Didakwa Terima Suap Rp13 Miliar, Nurdin Abdullah Pasrah

  • Whatsapp
Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah. (Int)
Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah. (Int)
judul gambar

MANIFESTO, MAKASSAR – Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan dalam kasus dugaan korupsi suap dan gratifikasi pada proyek pembangunan infrastruktur di Sulsel di Pengadilan Tipikor Makassar, Kamis 22 Juli 2021.

Sidang dipimpin hakim ketua, Ibrahim Palino. Nurdin Abdullah hadir secara virtual dari rumah tahanan KPK di Jakarta. Dalam sidang dakwaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Muhammad Asri mendakwa Nurdin Abudllah menerima sejumlah dugaan suap dari kontraktor dengan total sekitar Rp13 miliar.

Bacaan Lainnya

Dari Anggu Rp 2,5 miliar dan SGD 150 ribu atau senilai Rp 1,59 miliar (kurs dolar Singapura Rp 10.644). Selain itu, Nurdin menerima dari kontraktor lain senilai Rp 6,5 miliar dan SGD 200 ribu atau senilai Rp 2,1 miliar (kurs dolar Singapura Rp 10.644).

“Kalau kita total-total, kurang-lebih Rp 13 miliar,” ujar jaksa KPK Muhammad Asri.

Nurdin Abdullah didakwa dengan pasal berlapis yakni, pasal 11 dan pasal 12 huruf a dan b Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KHUPidana juncto pasal 64 ayat (1) KHUPidana.

“Mengenai dakwaan yang didakwakan kepada saudara Nurdin Abdullah itu kami memasang atau menerapkan pasal dengan dakwaan kumulatif. Kumulatif artinya, bukan hanya satu perbuatan tetapi ada dua perbuatan secara akumulasi,” kata Asri.

Menanggapi dakwaan tersebut, Nurdin Abdullah hanya pasrah. Mantan Bupati Banteng tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan. “Kami tidak ajukan eksepsi pada sidang selanjutnya,” kata NA dalam persidangan.

Sementara itu, penasehat hukum Nurdin Abdullah, Irwan, mengatakan pihaknya tidak mengajukan eksepsi untuk mempercepat jalannya persidangan.

“Kami tidak mengajukan eksepsi. Alasannya supaya langsung pembuktian untuk mempercepat persidangan, ” kata Irwan seusai sidang.

Menanggapi dakwaan JPU KPK kepada terhadap, Irwan mengaku, hal tersebut masih bersifat dugaan. Sehingga harus dibuktikan dalam persidangan selanjutnya.

“Dakwaan itukan dugaan-dugaan yang dialamatkan kepada terdakwa dan itu butuh proses. Jadi nanti fakta persidangan yang menjelaskan, nanti membuktikan bahwa dakwaan ini benar atau tidak,” imbuhnya.

Selanjutnya, sidang kembali akan digelar kembali pada Kamis 29 Juli pekan depan di Pengadilan Tipikor Makassar dengan agenda pemeriksaan saksi.

Editor: Azhar

Pos terkait