Diduga Produksi Hoaks, DPRD Takalar Disebut Bikin Malu

judul gambar

MANIFESTO.com, MAKASSAR- Pakar hukum Universitas Muslim Indonesia Dr Zainuddin menilai pengawasan DPRD Takalar berjalan tidak efektif. Itu setelah Pansus DPRD mengeluarkan rekomendasi yang berbeda dengan kenyataan di lapangan alias hoaks.

Padahal, DPRD Takalar harusnya menjaga sakralitas dari setiap rekomendasi yang dikeluarkan. Jika terbukti hoaks, maka lembaga politik itu telah melakukan sesuatu yang memalukan dan menciderai marwah institusi terhormat itu.

Bacaan Lainnya

“Jika benar rekomendasi yang dikeluarkan hoaks maka sesungguhnya anggota dewan telah melakukan sesuatu yang memalukan karena ini terkait fungsi pengawasan yang tak berjalan,” kata Zainuddin kepada Manifesto, Jumat 12 Juli 2019.

Zainuddin menjelaskan, salah tugas dan kewenangan DPRD kabupaten adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD Kabupaten/Kota. Hakikat pengawasan di sini kata dia, tidak hanya pengawasan pasif (menerima laporan) tetapi juga pengawasan aktif (menverifikasi di lapangan) terhadap laporan adminstratif tersebut.

“Pengawasan DPRD itu mulai perencaanan, pelaksanaan dan laporan kegiatan tersebut. Kalau ada sesuatu terjadi di lapangan tidak sesuai dengan aturan berarti pengawasan DPRD juga belum efektif,” kata Zainuddin.

Apalagi, secara berkala SKPD atau OPD melaporkan perkembangan program kepada dewan. Sangat aneh kata Zainuddin, jika dewan tidak mengetahui perkembangan program lembaga yang diawasinya.

“Saya kira SKPD terkait sudah memberikan laporan progres kegiatan yang dimaksud, sisa anggota DPRD memeriksa di lapangan supaya ada check and balances,” kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Takalar membantah sejumlah rekomendasi yang dikeluarkan Pansus DPRD Takalar terhadap LKPj tahun 2018.

Beberapa rekomendasi dinilai tidak berdasar dan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Misalnya, DPRD merekomendasikan kepada penegak hukum untuk mengusut anggaran Rp300 juta lebih pembangunan Kantor Balai Pembibitan Ternak yang dinilai tak terealisasi.

Pansus juga merekomendasikan kepada penegak hukum untuk mengusut anggaran Rp100 juta lebih pembagunan Pos Kesehatan Hewan karena dianggap tak terealisasi tanpa dasar. Padahal, item proyek di Dinas Pertanian itu terealisasi sesuai dengan perencanaan dan nilai anggaran.

“Saya kira beberapa rekomendasi Pansus LKPj tidak berdasar karena pada kenyataan yang disebut tak terealisasi justru sebaliknya,” kata Kadis Pertanian Muhammad Hasbi, Kamis 11 Juli 2019.

Hasbi menjelaskan bahwa satu dari dua program yang dimaksud Pansus, sesungguhnya terlaksana dan telah direalisasikan sesuai perencanaan. Pembangunan Kantor Balai Pembibitan Ternak kini sudah rampung dan siap digunakan.

“Ada informasi yang perlu ditinjau kembali dari Pansus. Hanya satu Program yang ada di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di dinas kami. Dan itu telah terealisasi sesuai perencanaan,” kata Hasbi.

Namun, Hasbi heran dengan rekomendasi pansus yang meminta penegak hukum mengusut anggaran Rp100 juta lebih pembagunan Pos Kesehatan Hewan karena dianggap tak berjalan. Padahal, program yang dimaksud tidak pernah dianggarkan di APBD.

“Kantor Balai Pembibitan Ternak itu sudah terealisasi. Yang pos kesehatan hewan, tidak ada dalam program kami dan tak pernah tertuang di APBD. Makanya kami kaget dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pansus,” kata Hasbi.

Editor: Azhar

judul gambarjudul gambar

Pos terkait