Nilai Berhasil, DPRD Palopo Belajar Penanganan Covid 19 di Takalar

Anggota DPRD Palopo mendengarkan penjelasan Kadis Kesehatan dr Rahmawati terkait penanganan Covid 19, Jumat 25 September 2020. (Ist)
Anggota DPRD Palopo mendengarkan penjelasan Kadis Kesehatan dr Rahmawati terkait penanganan Covid 19, Jumat 25 September 2020. (Ist)
judul gambar

MANIFESTO, TAKALAR– DPRD Kota Palopo melakukan kunjungan kerja di DRPD Takalar, Jumat 25 September 2020.

Rombongan wakil rakyat Kota Palopo dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD, Drs Baharman Supri. Kedatangan rombongan legislator dari tanah Luwu itu untuk belajar dan konsultasi penanganan dan penggunaan anggaran untuk memutus mata rantai Covid 19.

Bacaan Lainnya

Apalagi sejak awal Agustus lalu, Takalar bersama lima daerah di Sulsel telah ditetapkan sebagai zona kuning. Bahkan, Takalar bersama Luwu Utara, Barru, Pinrang, dan Bone telah diizinkan untuk membuka sekolah tatap muka karena keberhasilan daerah itu memutus mata rantai penyebaran Covid 19 secara cepat.

Rombongan diterima oleh anggota Komisi III DPRD Takalar Husniah Rahman bersama Kepala Dinas Kesehatan Takalar dr Rahmawati yang juga Ketua Harian Satgas Penanganan Covid 19 Takalar di Ruang Bamus DPRD Takalar.

Rahmawati pun banyak memberikan masukan kepada angota DPRD Palopo terkait penanganan dalam rangka memutus mata rantai virus corona. Dokter spesialis sel itu mengatakan, puncak peneyebaran corona di Takalar terjadi di bulan Mei dan Juni. Itu terjadi karena tracking yang dilakukan oleh Satgas Covid 19 yang sangat intens.

“Kita memang di awal sangat intens melakukan langkah trisula, yakni edukasi, contack tracking dan testing, jika ada yang positif maka kita lakukan tracking ke semua pihak yang pernah berinteraksi dengan pasien, makanya sempat memuncak, tetapi perlahan menurun secara drastis,” terang mantan Direktur RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle kepada wartawan usai kegiatan, Kamis 25 September 2020.  

Rahmawati mengatakan, dalam penanganan Covid 19, Pemkab Takalar melibatkan Polres, Kodim, dan Kejaksaan. Dengan pelibatan penegak hukum maka potensi penyalahgunaan anggaran Covid 19 bisa dicegah.  

“Forkopimda kita libatkan, bersama- sama kita cegah penyebaran Covid 19, dan sampai sekarang, Polres bersama Satgas masih intens melakukan patroli di tempat keramaian untuk senantiasa mengingatkan warga untuk mengenakan masker, menjaga jarak, dan rajin- rajin mencuci tangan,” ujar Rahma.

Sementara Husniah Rahman di depan anggota DPRD Palopo membenarkan, kedatangan rombongan legislator DPRD Palopo untuk “belajar” terkait penanganan Covid 19. Mereka datang kata Husniah, untuk konsultasi terkait cara efektif menangani virus yang telah banyak memakan korban itu.

“Ada enam orang dari Komisi 1 DPRD Palopo, mereka study banding terkait anggaran dan penanganan pasien covid 19 di Takalar, makanya kita hadirkan Kadis Kesehatan sebagai Ketua Satgas Covid untuk menjelaskan secara rinci,” kata Husniah kepada wartawan, Sabtu 26 September 2020.

Husniah mengaku, legislator Palopo tertarik dengan penanganan Covid 19 yang sejak awal telah memisahkan pasien Covid 19 dengan pasien umum. Apalagi, Takalar juga telah memiliki ambulance khusus yang diperuntukkan untuk pasien virus Corona.

Baharman yang dikonfirmasi usai kegiatan mengatakan, kedatangannya di Butta Pangrannuangku untuk konsultasi penanganan dan penggunaan anggaran dalam rangka upaya memutus rantai penyebaran Covid 19. Apalagi, Takalar sejak Agustus lalu telah ditetapkan masuk dalam zona kuning. Padahal, jarak yang begitu dekat dengan Kota Makassar. 

“Kita datang untuk konsultasi untuk bagaimana memutus penyebaran Covid 19 di Palopo, kita pilih Takalar karena daerah ini sangat dekat dengan Makassar, tetapi penanganannya terbilang cepat,” kata anggota Fraksi Partai Golkar Palopo itu. 

Editor: Azhar

judul gambarjudul gambar

Pos terkait