MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar mengejar target serapan anggaran atau memenuhi aspek administratif.
Penegasan itu disampaikan Munafri saat membuka Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka mendukung program prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar yang dikemas dalam Forum Group Discussion (FGD) di Hotel Gammara, Sabtu (25/7/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, sebagai narasumber.Pemerintah Pusat & Daerah
Munafri, yang akrab disapa Appi, mengatakan APBD harus menjadi instrumen pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup warga.
“APBD bukan sekadar melihat angka-angka belanja yang diatur dari pendapatan, tetapi bagaimana anggaran tersebut benar-benar memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” ujar Appi.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak diukur dari besarnya anggaran yang terserap, melainkan dari perubahan yang dirasakan masyarakat, termasuk penurunan angka kemiskinan dan meningkatnya kesejahteraan warga.
“Kalau hari ini angka kemiskinan masih pada posisi tertentu, maka tahun depan harus lebih baik. Pemerintah hadir untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Appi juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengubah pola pikir dalam menyusun program dan anggaran. Ia menilai belanja daerah harus lebih banyak diarahkan pada program yang menyentuh kebutuhan masyarakat dibanding memenuhi kebutuhan internal birokrasi.
Selain itu, ia mendorong OPD memperluas kolaborasi dengan sektor swasta dan dunia usaha guna mendukung pembiayaan pembangunan. Menurutnya, keterbatasan APBD tidak boleh menjadi alasan terhambatnya program prioritas pemerintah.
“Banyak pola kerja sama yang bisa dilakukan. Kita tidak boleh hanya bergantung pada APBD, tetapi harus membuka ruang kolaborasi agar program-program prioritas tetap dapat berjalan optimal,” katanya.
Melalui forum tersebut, Appi berharap seluruh jajaran Pemkot Makassar memiliki pemahaman yang sama terhadap kebijakan terbaru pengelolaan keuangan daerah, sekaligus mengadopsi praktik terbaik dalam mewujudkan tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.Panduan & Petunjuk Perjalanan
Ia juga mengajak peserta memanfaatkan kehadiran Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni untuk memperdalam strategi pengelolaan keuangan daerah yang efektif demi mendukung percepatan pembangunan di Kota Makassar.
Editor: Azhar
