Ini Alasan Pemkab Takalar Belum Bayarkan TPP 2018

judul gambar

MANIFESTO.com, TAKALAR – Pemerintah Kabupaten Takalar belum membayarkan Tunjangan Penambahan Penghasilan (TPP) tahun 2018 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Penundaan pembayaran bukan karena anggaran yang tidak tersedia. Kabag Ortala Andi Herni mengatakan, pihaknya siap melakukan pembayaran karena TPP sudah ada sejak pemerintahan sebelumnya.

Bacaan Lainnya

Hanya saja, ada mekanisme yang belum dipenuhi sehingga Pemkab tak berani melakukan pembayaran. Apalagi, saat supervisi, KPK meminta untuk melengkapi instrumen pembayaran.

“Dalam kunjungan KPK beberapa waktu lalu, memerintahkan kepada  kami untuk membuat dulu dokumen evaluasi jabatan sebagai dasar pembayaran TPP ke ASN,” kata Andi Herni, Kamis 16 Mei 2019.

Herni menjelaskan, TPP yang diterima ASN tidak boleh merata. TPP harus berdasarkan kelas dan nilai jabatan yang dikonversi menjadi rupiah.

“Makanya pembayaran harus berdasar evaluasi jabatan, itulah yang kemudian dirupiahkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, dan alhamdulillah dokumen yang diminta oleh pihak KPK  sudah selesai,” ungkap dia.
Saat ini, pembayaran tinggal menunggu kesiapan BKD menyiapkan aplikasi E-Kinerja sebagai penilaian kinerja ASN. Aplikasi ini untuk merekap semua data ASN, mulai dari kehadiran dan kegiatan yang dilakukan sesuai tupoksi masing masing.
“Intinya dokumen evaluasi jabatan sudah kami siapkan sebagai dasar Pemda Takalar membayarkan TPP sesuai kemampuan daerah,” terang dia.

Editor: Azhar

judul gambarjudul gambar

Pos terkait