Ini Penyebab Pemkab Takalar Gagal Raih Predikat WTP

judul gambar

MANIFESTO.com, TAKALAR- Pemkab Takalar gagal meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksaan Keuangan ( BPK).

Sejumlah persoalan dianggap menjadi penyebab kegagalan meraih prestasi bergengsi itu. Di antaranya, lemahnya pengelolaan aset daerah.

Bacaan Lainnya

Hal itupun dibenarkan oleh Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemkab Takalar Gazali Machmud. Menurutnya, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) karena pengelolaan aset yang belum sesuai dengan standar administrasi.

“Kondisi aset kita memang masih banyak bersoal sehingga BPK memberikan opini WDP, ini salah satu yang wajib kita benahi,” kata Gazali kepada Manifesto, Kamis 20 Juni 2019.

Gazali menyebutkan, beberapa aset yang dianggap bersoal karena dikuasai oleh mantan- mantan pejabat. Seharusnya, aset itu dikembalikan kepada pemda usai masa jabatan berakhir.

“Ada beberapa aset yang dikuasai pihak luar, baik berupa kendaraan roda dua atau empat dan atau aset lain, ini persoalan,” ungkap Gazali.

Aset yang dikuasai oleh pihak luar tersebar merata di semua OPD. Bahkan, ada kendaraan roda empat yang pernah didum oleh mantan bupati tahun 2002 juga dianggap bersoal.

“Bahkan ini sudah lama, seperti kendaraan roda empat pak Zaenal Abidin (mantan bupati) yang didum tahun 2002 juga bersoal, karena didum lantas tidak ada nilainya sehingga masih tercatat sebagai aset pemda,” ujar Gazali.

Gazali menegaskan, perlu ada ketegasan untuk menarik semua aset yang berada dalam genggaman pihak luar.

“Kalau mau WTP, itu semua harus dibenahi dan itu butuh ketegasan,” tegas Gazali yang baru menjabat enam bulan itu.

Persoalan lain kata Gazali, karena banyak aset pemda yang tidak memiliki alas hak. Sementara kata dia, kepemilikan aset menjadi sangat penting dalam penilaian BPK. “Banyak aset kita yang tidak bersertifikat,” kata dia.

Editor: Azhar

 

 

 

judul gambarjudul gambar

Pos terkait