JK Nilai Tunjangan untuk Pengangguran Belum Cocok Diterapkan di Indonesia

judul gambar

MANIFESTO.com, JAKARTA – Wakil Presiden RI Jusuf Kalla angkat bicara tentang kebijakan memberikan tunjangan untuk pengangguran. JK berpendapat bahwa kebijakan tersebut lebih cocok diterapkan di negara maju dengan jumlah penduduk yang sedikit. Namun untuk diterapkan di Indonesia, kebijakan semacam itu perlu dikaji lebih matang

“Ada banyak negara seperti itu, di Amerika, Kanada, Australia, ada tunjangan buat yang menganggur. Tapi itu biasanya terjadi kalau negara itu maju, penduduknya tidak banyak,” kata Jusuf Kalla saat ditemui di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (5/3) seperti dilansir dari kumparan.com.

Bacaan Lainnya

Pria asal Bone, Sulsel tersebut menyebutkan bahwa untuk memberikan tunjangan kepada pengangguran, memerlukan dana yang tidak sedikit. Pemerintah pun harus menghitung kembali anggaran supaya tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kalau negara seperti Indonesia, dengan anggaran tidak terlalu besar dan penduduk banyak, tentu harus dihitung. Itu butuh anggaran yang besar, dan kalau sudah ada anggarannya baru kita bisa bicara. Kalau belum ada anggarannya, tentu belum bisa dilaksanakan,” jelasnya.

Di lain pihak, Presiden RI Joko Widodo dalam waktu dekat akan merilis dan membagikan kartu pra-kerja bagi para lulusan baru yang belum mendapat pekerjaan. Tujuan untuk membantu para pencari kerja maupun mereka yang ingin berganti pekerjaan.

“Kartu Pra-kerja akan kita luncurkan untuk memberikan layanan pelatihan vokasi, meningkatkan atau memberikan pelatihan bagi yang belum bekerja, bagi yang sudah bekerja dan akan berganti pekerjaan,” ujar capres petahana tersebut dalam acara Konvensi Rakyat bertema “Optimis Indonesia Maju” belum lama ini.

Sumber : kumparan.com

judul gambarjudul gambar

Pos terkait