Legislator PPP Sulsel Interupsi Nurdin Abdullah Terkait Twin Tower

Gubernur Sulsel saat acara groundbeaking Twin Tower, Sabtu 7 November 2020. (Int)
Gubernur Sulsel saat acara groundbeaking Twin Tower, Sabtu 7 November 2020. (Int)
judul gambar

MANIFESTO, MAKASSAR– Anggota DPRD Sulsel Saharuddin mempersoalkan pembangunan mega proyek Twin Tower yang akan dibangun di kawasan Center Point Of Indonesia (CPI) Makassar itu. Legislator Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Sulsel itu pun melakukan interupsi di depan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dalam rapat paripurna DPRD Sulsel, Senin 9 Oktober 2020.

Saharuddin meminta Gubernur Sulsel menjelaskan kepemilikan lahan pembangunan gedung berlantai 36 yang akan menggunakan dana pinjaman dari BUMN itu. Ia juga mempersoalkan terkait pembangunan tower yang belum pernah dibahas di DPRD Sulsel.

Bacaan Lainnya

“Instruksi pimpinan saya dari PPP mau minta penjelasan Gubernur soal kepemilikan lahan Twin Tower yang akan dikelola Perseroda, apakah hibah, sewa atau bagaimana?” kata Sahar dalam paripurna dengan agenda mendengarkan usulan Pemprov Sulsel tentang KUA PPAS APBD 2021 itu.

Tapi belum sempat ditanggapi gubernur, legislator Golkar, Rahman Pina menyanggah dan melakukan interupsi lanjutan. Ia meminta pimpinan sidang agar masalah Twin Tower dibahas dalam forum khusus.

“Dalam rapat pimpinan, kita sepakati bahwa paripurna hari ini hanya kembahas dua hal. Pertama, terkait RPJMD perubahan dan penyampaian nota keuangan. Terkait masalah lain, nanti dijadwalkan khusus,” kata Rahman Pina yang dalam paripurna kemarin juga resmi diumumkan menjadi sekretaris Fraksi Partai Golkar Sulsel.

Sejumlah legislator berusaha melakukan interupsi, tapi Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari yang memimpin rapat paripurna tak menghiraukan. Ia menyambut usulan Rahman Pina untuk membahas persoalan Twin Tower di forum yang lain. Ina Kartika Sari juga menyampaikan pembangunan tower yang nantinya akan menjadi ikon Sulsel itu sangat urgen untuk dibahas.

“Ini sangat penting, tetapi untuk Twin Tower kita akan membahasnya di forum rapat yang lain, bukan di sidang paripurna hari ini,” kata Ina Kartika Sari.

Sebelum diiterupsi, Nurdin Abdullah dalam paripurna menjelaskan maksud dan tujuan pembangunan gedung Twin Tower yang menggunakan dana pinjaman sebesar Rp 1.9 triliun itu. Ia mengatakan, menara kembar itu nantinya akan dibangun di kawasan CPI dengan menggunakan dana pinjaman dari pihak Kontraktor PT. Waskita Karya.

Sementara, Wakil ketua DPRD Sulsel, Ni’matullah usai paripurna mengatakan, pembangunan gedung kembar itu tetap akan menjadi atensi DPRD Sulsel karena nantinya akan menjadi asset daerah. Untuk itu, Pemprov Sulsel untuk melakukan ekspose di depan legislator.

‘Saya sudah minta kepada Gubernur untuk meminta bawahannya melakukan ekspose secara rinci mulai dari skema pembangunan pembiayaan dan pembayaran utang yang akan dilakukan nantinya,” kata Ketua Demokrat Sulsel itu.

Ia merinci, meski pembangunan tidak membebankan pembiayaan lewat APBD , tetapi DPRD ingin mengetahui secara rinci pola manajemen pembiayaan dan pembayaran utang yang nilainya sangat fantastis itu.

Ni’matullah mengatakan, pengelolaan Twin Tower nantinya memang akan dikelola oleh Perseroda, tetapi DPRD harus mengetahui berapa kisaran anggaran yang harus dikeluarkan dalam membayar utang dan berapa besar laba pendapatan perseroda dalam pengelolaan gedung tersebut.

“Kita tidak mau pembangunan gedung tersebut akan membebankan APBD ke depannya, apa lagi ada aset Pemprov yang akan menjadi jaminan untuk membayar utang pembangunan gedung menara kembar itu, makanya kita memang butuh penjelasan,” urai legislator DPRD Sulsel tiga periode itu.

Editor: Azhar

judul gambarjudul gambar

Pos terkait