Legislator Takalar Diminta Lunasi “Utang” Sebelum Jabatan Berakhir

judul gambar

MANIFESTO.com, TAKALAR – 29 anggota DPRD Takalar diminta untuk mengembalikan tunjangan komunikasi tahun 2018 sebelum masa jabatan berakhir Agustus mendatang.

Tunjangan komunikasi legislator Takalar menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam LHP LKPD 2018. Setiap dewan wajib mengembalikan anggaran Rp28 juta. Sejauh ini, baru legislator dari Fraksi Golkar Indrawati Daud yang mengembalikan sepenuhnya anggaran itu.

Bacaan Lainnya

“Saya kira dewan yang terhormat bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat untuk segera mengembalikan anggaran yang bukan haknya kepada negara,” kata Ketua Hipermata Komisariat Unismuh, Nur Alim Syarif kepada Manifesto, Selasa 25 Juni 2019.

Alim mengatakan, temuan BPK atas anggaran DPRD Takalar kurang baik bagi lembaga yang memiliki kinerja pengawasan. Seharusnya, dewan memberikan contoh yang baik bagi OPD yang berada dalam pengawasan legislator.

“Bagaimana mau mengawasi kinerja eksekutif kalau dewan saja tidak tertib, wajar OPD terkadang membangkang karena dewan saja tidak memberikan teladan yang baik,” tegas Alim.

Ia mengharapkan, agar tunggakan dewan bisa dilunasi sebelum masa jabatan berakhir. Sangat tidak elok bagi wakil rakyat meninggalkan utang. Alim mengatakan, legislator akan keluar meninggalkan parlemen dengan kepala tegak tanpa tunggakan.

“Sebaiknya sebelum masa jabatan berakhir dilunasi jangan sampai lupa,” ungkap Alim mengingatkan.

Editor: Azhar

judul gambarjudul gambar

Pos terkait