Lucu! Bupati Belum Jawab Interpelasi, DPRD Sudah Teken Pengajuan Hak Angket

Bupati Takalar Syamsari Kitta belum menjawab interpelasi, tetapi DPRD Takalar telah menolak dan sepakat mengajukan hak angket. (Ist)
Bupati Takalar Syamsari Kitta belum menjawab interpelasi, tetapi DPRD Takalar telah menolak dan sepakat mengajukan hak angket. (Ist)
judul gambar

MANIFESTO, TAKALAR– Aksi lucu- lucuan kembali dipertontonkan DPRD Takalar menjelang paripurna interpelasi, Jumat 2 Oktober 2020. Belum juga Bupati Takalar Syamsari Kitta menjawab pertanyaan yang diajukan lewat hak interpelasi, DPRD Takalar sudah dengan menolak.

Bahkan, DPRD Takalar sudah menyiapkan penolakan lewat surat yang diteken 15 anggota DPRD Takalar itu. Namun, surat yang dirahasiakan oleh DPRD malah bocor ke publik. Dalam surat yang itu, mereka menolak jawaban Bupati yang diajukan lewat hak interpelasi dan sepakat mengajukan hak angket.

Bacaan Lainnya

“Belum Bupati menjawab interpelasi, anggota DPRD Takalar sudah sepakat menolak dan mengajukan hak angket, saya kira ini lucu- lucuan saja dan tidak sepantasnya dipertontokan di lembaga terhormat seperti DPRD, apalagi yang diajukan lewat interpelasi itu tidak substansi,” kata Budayawan Unhas, Prof Amiruddin Salle, Jumat 2 Oktober 2020.    

Dengan gaya politik yang dipertontonkan oleh DPRD Takalar saat ini semakin menunjukkan kualitas dan kedangkalan moral mereka. Tokoh Galesong itu pun meminta anggota DPRD Takalar menjaga reputasi dan nama baik lembaga yang saat ini didudukinya.  

“Saya kira DPRD itu lembaga terhormat, jangan diciderailah hanya untuk kepentingan pribadi semata, kepentingan rakyat harus ditempatkan di atas kepetingan personal, semua ada aturannya,” kata mantan Koordinator Kopertis Wilayah IX itu.    

Ia pun menilai sikap anggota DPRD Takalar saat ini sangat aneh. Apalagi, mereka menolak membahas APBD Perubahan 2020 yang sejatinya akan langsung bersentuhan dengan rakyat. Beredar kabar jika penolakan pembahasan karena pokir anggota DPRD yang sedikit dipangkas untuk penanganan Covid 19.    

“Apalagi alasan penolakan membahas APBD Perubahan yang cenderung tidak rasional, harusnya karakter wakil rakyat itu mengedapankan kepentingan rakyat, bukan sebaliknya, tapi saya kira ini akan menjadi penilaian tersendiri bagi masyarakat,” ungkap tokoh yang akrab disapa Karaeng Toto itu.   

Aminuddin pun meminta kepada DPRD dan Pemkab Takalar untuk segera mengakhiri lakon politik di tengah pandemi Covid 19 ini. Harusnya, DPRD dan Pemkab Takalar bersatu untuk menangani dan memutus mata rantai penyebaran Covid 19 yang sampai saat ini mau mengancam.  

“Harusnya bersatu menangani Covid 19, apalagi Takalar cukup sukses menangani virus corona ini terbukti cepatnya daerah ini masuk kategori zona kuning, bukan malah bertengkar seperti ini yang malah mengorbankan rakyat,” ungkap Guru Besar bersahaja itu.

Editor: Azhar

judul gambarjudul gambar

Pos terkait