Mantan Kadis BPKAD Takalar Gazali Mahmud Divonis Satu Tahun dalam Kasus Korupsi Tambang Pasir

Mantan Kadis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)Takalar Gazali Mahmud divonis satu tahun penjara dalam kasus korupsi tambang pasir, Selasa 19 September 2023. (Ist)
Mantan Kadis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)Takalar Gazali Mahmud divonis satu tahun penjara dalam kasus korupsi tambang pasir, Selasa 19 September 2023. (Ist)
judul gambar

MANIFESTO, MAKASSAR — Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Makassar menjatuhkan hukuman satu tahun penjara terhadap terdakwa mantan Kadis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)Takalar Gazali Mahmud dalam kasus korupsi tambang pasir di Galesong.

Vonis pengadilan jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntut lima tahun penjara. Kasipenkum Kejati Sulsel Soetarmi membenarkan, Gazali Mahmud dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun.

Bacaan Lainnya

Selain itu, kata Soetarmi, Gazali Machmud dibebankan untuk membayar denda sebesar Rp50 juta subsider satu bulan kurungan.

“Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri kelas 1A Makassar tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai penerapan pasal yang dibuktikan,” ujar Soetarmi, Selasa (19/9/2023) malam.

Untuk itu, kata dia, mempengaruhi lamanya hukuman pemidanaan. Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Pidana dimana perbuatan para Terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Kita masih pikir-pikir selama waktu tujuh hari untuk menentukan langkah hukum selanjutnya,” Soetarmi.

Sebelumya, pada 14 Agustus 2023 lalu, Penuntut Umum Kejati SulSel telah menuntut Gazali Mahmud lima tahun penjara dan denda Rp500 juta.

Gazali Mahmud diketahui terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal itu sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

Editor: Azhar

judul gambarjudul gambar

Pos terkait