Meski Cacat Prosedural, Pimpinan DPRD Takalar Keliling Kampung Kumpulkan Data Angket

  • Whatsapp
Ketua DPRD Takalar Darwis Sijaya bersama empat legislator berkunjung ke kantor Desa Lasang Barat, Selasa 6 Oktober 2020. (Ist)
Ketua DPRD Takalar Darwis Sijaya bersama empat legislator berkunjung ke kantor Desa Lasang Barat, Selasa 6 Oktober 2020. (Ist)

MANIFESTO, TAKALAR- Pimpinan DPRD Takalar makin nekat untuk menjalankan hak angket berdasarkan putusan usai rapat paripurna interpelasi, Jumat 2 Oktober 2020 lalu.

Padahal, paripurna pengajuan hak angket hanya diikuti 19 anggota DPRD Takalar. Padahal, berdasarkan PP 12 tahun 2018, paripurna pengajuan hak angket harus dihadiri minimal ¾ atau 23 anggota DPRD Takalar. Jika tidak maka rapat paripurna pengajuan hak untuk penyidikan itu dianggap tidak quorum sehingga tidak bisa mengambil keputusan.  

Bacaan Lainnya

Belum lagi, paripurna pengajuan hak angket tanpa melalui penjadwalan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Takalar. Namun, pimpinan DPRD Takalar seolah tak mengubris meski keputusan mereka melabrak mekanisme tata tertib.

Saat ini, pimpinan DPRD telah “kasak kusuk” megumpulkan data- data angket. Ketua DPRD Darwis Sijaya bersama beberapa legislator telah sibuk berkeliling desa untuk mengumpukan data- data atas nama hak angket.

Seperti informasi yang dihimpun menyebutkan jika Darwis Sijaya bersama Wakil Ketua DPRD Jabir Bonto, legislator PDIP Andi Noor Zaelan, legislator Partai Persatuan Pembangunan Nurdin HS, dan legislator PKB Abdul Haris Nassa menyambangi kantor Desa Lassang Barat, kecematan Polongbangkeng Utara, Selasa 6 Oktober 2020.

Kedatangan wakil rakyat itu pun sontak membuat aparat desa Lassang Barat kaget. Laiknya penyidik, Darwis dkk pun langsung memerintahkan Plt Kepala Desa Jalil Muang dan aparat desa yang hadir untuk masuk ke dalam ruangan.  

Di depan Kades dan aparat desa, Darwis pun menyampaikan jika kedatangan anggota DPRD Takalar untuk mengumpulkan data- data terkait pengajuan hak angket yang katanya sementara berjalan. Darwis dkk pun silih berganti menanyakan terkait anggaran pengadaan sapi, dugaan pungutan liar, serta meminta data pertanggung jawaban 2018.

Bahkan anggota DPRD itu menanyakan langsung kepada staf- staf desa terkait data yang mereka inginkan. Kelima legislator itu menjalankan “tugasnya” di kantor desa Lasang Barat sekitar dua jam.  

“Katanya datang sekaitan dengan pengajuan hak angket, kita kaget saja dengan kedatangan bapak- bapak anggota dewan karena tidak ada penyampaian sebelumnya, apalagi informasinya pengajuan hak angket ini kan belum berjalan karena mayoritas anggota dewan menolak,” kata Jalil Muang saat dikonfirmasi, Rabu 7 Oktober 2020.  

Sebelumnya, mayoritas legislator DPRD Takalar telah menyatakan menolak terlibat dalam pengajuan hak angket itu. Selain cacat prosedural dalam pengajuan hak penyidikan itu, pengajuan hak angket dinilai tidak substansi untuk dipersoalkan. Apalagi, semua persoalan ang akan dibawa ke meja angket sudah selesai dibahas saat LKPJ Bupati 2019 lalu.

Editor: Azhar

  • Whatsapp