Meski Tak Kuorum, DPRD Takalar Sebut Pengajuan Hak Angket Sudah Benar

  • Whatsapp
Pansus-hak-angket-DPRD-Takalar-sedang-mempersiapkan-pemanggilan-paksa-sejumlah-pimpinan-OPD-pekan-lalu.-Int-
Pansus-hak-angket-DPRD-Takalar-sedang-mempersiapkan-pemanggilan-paksa-sejumlah-pimpinan-OPD-pekan-lalu.-Int-1

MANIFESTO, MAKASSAR- DPRD Takalar merespon surat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 3 November 2020 yang mengingatkan agar pelaksanaan pengajuan hak angket harus memperhatikan PP nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD provinsi, kabupaten dan kota.

Dalam surat balasan dengan nomor 005/284/DPRD/XI/2020 tertanggal 5 November 2020, DPRD Takalar menyebutkan jika pengajuan hak angket sudah benar. Meski tak dihadiri ¾ atau 23 orang anggota DPRD sebagai syarat kuorum berdasarkan pasal 74 ayat 1 dan 97 ayat 1 PP 12 tahun 2018, surat yang diteken Ketua DPRD Takalar Darwis Sijaya menegaskan, jika pengajuan hak angket tak menyalahi prosedur.

Bacaan Lainnya

Apalagi, saat rapat paripurna pengajuan hak angket, anggota DPRD yang kontra juga berada di gedung DPRD Takalar. Hanya saja, Darwis menyebutkan jika mereka tidak ikut rapat paripurna dengan alasan yang sangat tendensius. Paripurna yang menghasilkan keputusan pengajuan hak angket hanya diikuti 19 anggota DPRD Takalar.  

Dalam surat itu juga, Darwis Sijaya mengkritik Wakil Ketua DPRD Takalar Erni Halera yang bersurat ke Pemprov tanpa berkoordinasi dengan pimpinan lainnya. Seperti diketahui, Erni bersama 9 anggota DPRD didampingi Sekwan melakukan konsultasi ke Pemprov Sulsel terkait bergulirnya hak angket di Takalar, awal Oktober lalu.

Anggota DPRD Takalar berkonsultasi di Biro Pemerintahan Pemprov Sulsel terkait pengajuan hak angket, Kamis 8 Oktober 2020. (Ist)
Anggota DPRD Takalar berkonsultasi di Biro Pemerintahan Pemprov Sulsel terkait pengajuan hak angket, Kamis 8 Oktober 2020. (Ist)

Selain menilai mekanisme pengajuan hak angket benar, Darwis juga mengurai alasan DPRD Takalar melayangkan hak angket. Di antaranya, pengelolaan APBD yang dianggap tidak taat azas, penundaan Pilkades, mutasi ASN, serta pengelolaan dana Covid 19.  

Sebelum melayangkan angket, DPRD Takalar terlebih dahulu mengajukan hak interpelasi. Hanya saja, DPRD tak puas dengan jawaban Bupati Takalar yang diwakili Plh Sekda Rahmansyah Lantara saat paripurna, 2 Oktober 2020 lalu. Rahmansyah hadir mewakili di paripurna karena kondisi Bupati Takalar kurang fit.

Dalam surat itu juga, Ketua DPRD Takalar menyebutkan Bupati Takalar Syamsari Kitta sengaja tidak menghadiri rapat paripurna interpelasi dan hanya mengutus Plh Sekda Rahmansyah Lantara.

Darwis pun menuding saat pelaksanaan paripurna interpelasi berlangsung, Syamsari berada di warkop yang hanya berjarak 100 meter dari gedung DPRD Takalar. Darwis pun menyebutkan jika keberadaan Syamsari yang tidak menghadiri panggilan DPRD sebagai bentuk pelecehan terhadap lembaga wakil rakyat itu.  

Editor: Azhar

  • Whatsapp