MPG Kembalikan Plt Ketua Gowa dan Sinjai, Cakkari: Kami Tak Akan Jalankan

Wakil Ketua Bidang Hukum DPD I Partai Golkar Sulsel Syahrir Cakkari. (Manifesto)
Wakil Ketua Bidang Hukum DPD I Partai Golkar Sulsel Syahrir Cakkari. (Manifesto)
judul gambar

MANIFESTO, MAKASSAR — Menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulsel, Mahkamah Partai Golkar mengeluarkan keputusan mengejutkan. Dua Plt Ketua DPD II dikembalikan posisinya setelah tiga bulan lalu dicopot oleh Ketua DPD I Partai Golkar Nurdin Halid.

Dua Plt yang dikembalikan yakni, Plt Ketua DPD II Gowa Hoist Bahtiar dan Ketua DPD II Sinjai Andi Iskandar Zulkarnain Latif. Dengan keputusan itu m777aka penunjukan Risman Pasigai sebagai Plt Ketua Golkar Sinjai dan Syamsul Alam sebagai Ketua Golkar Gowa gugur.

Bacaan Lainnya

Keputusan itu diambil usai MPG melakukan sidang secara virtual dan disiarkan secara terbuka melalui channel  youtube, Selasa 21 Juli 2020. Sidang dipimpin langsung Adies Kadir selaku ketua MPG, dan anggota di antaranya, Jhon Kenedy Azis, Heru Widodo, Dewi Asmara, Supriansa, Muh. Sattu Pali.

Dalam sidang itu, MPG sepakat menunda pemberlakukan penunjukan Plt Ketua DPD II yang baru. Dengan keputusan itu, Hoist dan Iskandar yang telah menjabat Plt sejak akhir 2016 kembali aktif.

Diketahui, Hoist dan Iskandar dicopot sebagai Ketua DPD II karena tidak sejalan lagi dengan kepemimpinan Nurdin Halid. Namun keduanya tak terima begitu saja sehingga melayangkan gugatan ke MPG.  

Lantas bagamana pengurus Parta Golkar Sulsel menilai keputusan MPG itu? Wakil Ketua DPD I Golkar Sulsel Bidang Hukum Syahrir Cakkari mengatakan, keputusan MPG cacat hukum. Pasalnya, MPG tidak tidak pernah melakukan sidang pembuktian sebagaimana yang diatur dalam pedoman organisasi (PO). 

“Kami sudah dengar keputusan MP DPP Golkar, kami menilai keputusan itu catat dan tidak sesuai dengan PO 16 tahun 2017 tentang pedoman beracara, sehingga secara administrasi kami akan menyampaikan ini kepada ketua umum dan dewan etik serta korbid kepartaian perihal keputusan MP yang cacat,” kata orang dekat Nurdin Halid itu.

Cakkari menegaskan, keputusan MPG cacat hokum karena bertentangan dengan PO 16 tahun 2017 tentang pedoman beracara pada Mahkamah Partai Golkar. Untuk itu, pihaknya tidak akan menjalankan keputusan yang dikeluarkan menjelang Musda Partai Golkar Sulsel itu.  

 “Kami sampaikan bahwa keputusan itu bertentangan dengan PO 16 tahun 2017, sehingga kami berpendapat tidak akan menjalankan keputusan Mahkamah Partai Golkar,” kata Syahrir Cakkari.  

Penulis: Fadli Ramadhan

judul gambarjudul gambar

Pos terkait