Paripurna Ditunda, Ketua Komisi I Sayangkan Wabup Takalar Tak Hadir

judul gambar

MANIFESTO.com, TAKALAR– Ketua Komisi I DPRD Takalar Ilham Jaya Torada menyayangkan sidang paripurna DPRD yang seharusnya belangsung Kamis (11/7/2019) kemarin batal dilaksanakan.

Sidang paripurna yang diagendakan akan penyerahan KUA-PPAS serta pemandangan fraksi-fraksi terhadap tiga buah ranperda terpaksa diskorsing hingga waktu yang tidak ditentukan karena wakil bupati Takalar yang dijadwalkan akan hadir justru tidak hadir, serta kondisi sidang yang molor karena jumlah anggota DPRD yang hadir tidak quorum untuk dilaksanakan sidang.

Bacaan Lainnya

“Saya tentunya sangat menyayangkan hal tersebut terjadi. Idealnya kalau bapak Bupati tidak berkesempatan hadir dalam paripurna maka wakil bupati yang menggantikan. Tetapi kita berusaha berbaik sangka lah kepada pak Wakil Bupati mungkin ada keperluannya,” ujar Ilham Jaya Torada.

Ia menjelaskan, bahwa konsekuensi dari batalnya sidang paripurna kemarin berimbas pada molornya penetapan tiga buah ranperda yakni ranperda tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, masa jabatan dan pemberhentian kepala desa. Pembentukan susunan perangkat daerah dan ranperda penyertaan modal pemerintah kepada PT. Bank Sulselbar, BPR GMD Galesong, Perusda Panranuangku, dan BPR Surya Sejati Palleko.

“Kalau tidak hadir konsekuensinya ya perdanya molor lagi, kalau tidak diselesaikan maka akan molor hingga bulan depan. Saya berharap Perda ini selesai sebelum masa jabatan anggota DPRD yang lama berakhir. Karena kalau berharap pada anggota dewan yang baru itu membutuhkan waktu,” tambah Ilham Torada.

Selain itu, Ilham berarap anggota DPRD Takalar yang masih aktif saat ini mampu menyelesaikan tugas-tugasnya sebelum masa jabatan berakhir pada bulan Agustus mendatang.

Editor: Azhar

judul gambarjudul gambar

Pos terkait