TAKALAR – Pemerintah Kabupaten Takalar mendorong petani rumput laut untuk naik kelas melalui pemanfaatan teknologi digital dan penerapan praktik bisnis berkelanjutan. Langkah tersebut diarahkan untuk membuka akses petani terhadap informasi harga, pembiayaan, pasar, serta pencatatan usaha yang lebih terukur.
Komitmen itu disampaikan Bupati Takalar Daeng Manye saat menghadiri Sosialisasi e-SEAWEEAD Field Visit Program Digitalisasi Petani Rumput Laut di Desa Ujung Baji, Kecamatan Sanrobone, Rabu (23/9/2026).
Kegiatan tersebut mempertemukan pemerintah daerah dengan sejumlah pihak yang terlibat dalam pengembangan sektor rumput laut, termasuk Duta Besar Swiss untuk Indonesia Konstantin Obolensky, jajaran International Labour Organization (ILO), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta perwakilan kementerian.
Di hadapan para peserta, Daeng Manye memaparkan potensi sektor rumput laut sekaligus berbagai persoalan yang masih dihadapi petani.
“Takalar ini daerah agromaritim. Garis pantai kita 74 kilometer. Empat wilayah jadi sentra rumput laut, yaitu Sanrobone, Mappakasunggu, Galesong, dan Tanakeke. Ribuan warga kita hidup dari rumput laut,” tegas Daeng Manye.
Lima Persoalan Petani Rumput Laut
Menurut Daeng Manye, besarnya potensi rumput laut Takalar belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kesejahteraan petani. Ia mengidentifikasi lima persoalan utama:
- Keterbatasan akses terhadap modal, pasar, dan informasi harga.
- Harga rumput laut yang fluktuatif.
- Persoalan penyakit ice-ice yang memutihkan ujung rumput laut dan menurunkan kadar karagenan.
- Proses pengeringan yang masih tradisional, termasuk di pinggir jalan.
- Penggunaan bibit turun-temurun yang belum optimal memanfaatkan bibit kultur jaringan.
Berbagai persoalan tersebut dinilai membutuhkan intervensi yang tidak hanya berfokus pada produksi, tetapi juga mencakup akses pembiayaan, informasi pasar, teknologi, hingga penguatan rantai usaha.
