Pemprov Ungkap “Borok” DPRD Takalar dalam Pengajuan Hak Angket

  • Whatsapp
Pansus-hak-angket-DPRD-Takalar-sedang-mempersiapkan-pemanggilan-paksa-sejumlah-pimpinan-OPD-pekan-lalu.-Int-
Pansus-hak-angket-DPRD-Takalar-sedang-mempersiapkan-pemanggilan-paksa-sejumlah-pimpinan-OPD-pekan-lalu.-Int-1

MANIFESTO, MAKASSAR– Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akhirnya memberikan tanggapan hukum atas pelaksanaan pengajuan hak angket yang dilayangkan DPRD Takalar.

Tanggapan Pemprov Sulsel yang diteken langsung oleh Sekprov Abdul Hayat itu sebagai jawaban atas surat dengan nomor 005/340/DPRD/X/2020 tertanggal 9 Oktober 2020 tentang pengajuan hak angket DPRD Takalar.

Bacaan Lainnya

Dalam surat penting bernomor 120/7605/B.Pemb.Otda, Pemprov Sulsel tertangggal 3 November 2020 mengungkap sejumlah kesalahan fatal yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPRD Takalar dalam pengajuan hak angket. Surat Pemprov yang ditujukan kepada Ketua DPRD Takalar mengingatkan agar DPRD Takalar memperhatikan sejumlah mekanisme dan tata cara dalam pengajuan hak angket berdasarkan PP nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD provinsi, kabupaten dan kota.

Di antaranya, pasal 64 ayat 1 PP Nomor 12 tahun 2018 yang menyebutkan jika Pansus Hak Angket dibentuk dalam rapat paripurna atas usul anggota DPRD dengan pertimbangan Badan Musyawarah. Faktanya, pembentukan pansus tidak melewati tahapan pengusulan anggota dan tidak melewati pertimbangan Bamus.

Dalam pasal 65 ayat 2 PP 12 tahun 2018 anggota Pansus Hak Angket berasal dari komisi terkait atas usul setiap fraksi. Sedang pasal 73 ayat 2 PP 12 tahun 2018 menyebutkan pengusulan hak angket harus disertai materi kebijakan dan atau pelaksanaan perundang-undangan yang diselediki dan alasan penyelidikan. Dalam point ini, DPRD Takalar kembali dianggap kembali abai.  

Sementara dalam pasal 74 ayat 1 PP 12 tahun 2018 menyebutkan jika pengusul menyampaikan penjelasan lisan hak angket dan anggota DPRD memberikan tanggapan melalui fraksi, pengusul memberikan jawaban atas tanggapan fraksi. Tahapan ini sama sekali tidak dilewati sebelum mengambil keputusan pengajuan hak angket.

Selain itu, Pemprov juga memberikan catatan terkait pelaksanaan paripurna pengajuan hak angket DPRD Takalar yang digelar dengan peserta rapat tidak kuorum. Pemprov mengingatkan pasal 96 ayat 1 PP 12 tahun 2018 yang menyebutkan jika setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.  

Dalam pasal 74 ayat 1 dan 97 ayat 1 PP 12 tahun 2018 disebutkan jika rapat pengajuan hak angket dinyatakan kuorum jika dihadiri ¾ atau 23 orang anggota DPRD. Pengajuan hak angket dinyatakan sah jika mendapatkan persetujuan 2/3 atau 16 dari peserta rapat paripurna.

Sementara, saat rapat paripurna pengajuan hak angket , peserta rapat hanya dihadiri 19 orang anggota DPRD Takalar. Paripurna pengajuan hak angket digelar sesaat setelah DPRD Takalar menggelar paripurna interpelasi, Jumat 2 Oktober 2020.

  Editor: Azhar

Pos terkait