Realisasi Distribusi Pupuk Bersubsidi di Sulsel Capai 230.480 Ton hingga Mei 2022

MANIFESTO, MAKASSAR – Manajemen PT Pupuk Indonesia telah menyalurkan 230.480 ton pupuk bersubsidi di wilayah Provinsi Sulsel per 23 Mei 2022. Jumlah ini mencapai 40 persen dari total alokasi pupuk bersubsidi di Sulsel sebesar 572.032 ton pada tahun ini.

SVP PSO Wilayah Timur PT Pupuk Indonesia, Muhammad Yusri, menyampaikan penyaluran tersebut terdiri dari tujuh jenis pupuk bersubsidi. Masing-masing yakni pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK, dan Organik Granul. Rinciannya yakni pupuk Urea sebesar 133.253 ton, SP-36 .2849 ton, ZA 7.959 ton, NPK 80.286 ton dan organik 4.728 ton.

“Selain itu, kami juga telah menyalurkan pupuk organik cair sebesar 6.441 liter dan NPK Spesifik Kakao sebanyak 1.405 ton kepada petani di Sulawesi Selatan atau 57% dari alokasi sebesar 2.466 ton,” kata Yusri.

Adapun stok pupuk bersubsidi produsen di Sulsel total mencapai 75.800 ton. Jumlah ini jauh lebih banyak dari stok ketentuan minimum pemerintah. Secara teknis, pupuk bersubsidi di Sulsel disalurkan oleh dua anak perusahaan Pupuk Indonesia, yaitu PT Pupuk Kalimantan Timur dan PT Petrokimia Gresik.

Dalam penyalurannya, Pupuk Indonesia memiliki jaringan distribusi yang cukup baik di Sulsel. Adapun jaringan distribusi ini terdiri dari 52 distributor, 1.118 kios pengecer resmi, 46 unit gudang (Distribution Center (DC) dan Lini III) dengan total kapasitas sekitar 141 ribu ton, hingga memiliki 42 personil petugas lapangan yang tersebar pada 24 kabupaten/kota.

Lebih lanjut, Yusri menyebutkan bahwa Pupuk Indonesia sebagai produsen senantiasa menyalurkan pupuk bersubsidi dengan berpedoman dengan ketentuan yang berlaku. Pupuk Indonesia juga telah menginstruksikan kepada distributor dan kios resmi untuk mengikuti regulasi pemerintah setempat dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

Yusri juga menegaskan bahwa Pupuk Indonesia tidak akan segan memberikan sanksi hingga pemberhentian kerja sama kepada distributor dan kios resmi yang kedapatan terlibat dalam penyelewengan pupuk bersubsidi. Pupuk Indonesia juga siap mendukung aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus penyelewengan pupuk bersubsidi yang terjadi di wilayah di Sulsel.

“Kami tidak akan segan untuk memberikan sanksi kepada siapa pun di jaringan distribusi kami jika terlibat dalam penyalahgunaan pupuk bersubsidi,” tutup Yusri.

Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas TPHBUN Sulsel, Muhlis Mori, menyampaikan alokasi pupuk bersubsidi Sulsel masih jauh dari kebutuhan, sebagaimana yang terdata dalam e-RDDK. Berdasarkan datanya, alokasi kebutuhan merujuk e-RDDK mencapai 1.303.551 ton. Sedangkan, berdasarkan data Pupuk Indonesia, usulan untuk Sulsel mencapai 2.224.966 ton.

Ia menjelaskan keberadaan pupuk bersubsidi memang kerap bersoal. Hal itu lantaran besarnya kebutuhan dibandingkan alokasi atau ketersediaan. Namun demikian, ia menampik jika disebut langka, melainkan sebatas kurang. Ia juga menjelaskan selisih harga pupuk subsidi dengan pupuk non-subsidi memang besar bergantung jenis.

“Untuk pupuk Urea harga subsidi Rp2.250 per Kg dan non subsidi Rp5.800 sehingga ada selisih Rp3.550. Sedangkan untuk NPK Phonska harga subsidi Rp2.300 dan non subsidi Rp8.300 sehingga ada selisih Rp6.000. Ya karena itu banyak memang yang menginginkan pupuk subsidi,” tuturnya.

Terlepas dari itu, Muhlis menjelaskan bahwa pupuk subsidi tidak dapat diberikan kepada semua orang. Ada kriteria tertentu penerima, termasuk ada mekanisme penyaluran. Toh, pupuk subsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani di sektor pertanian.

Editor: Azhar