Rekomendasikan ke APH, Pansus LKPj DPRD Takalar Dinilai Salah Alamat

judul gambar

MANIFESTO.com, TAKALAR- Pansus LKPj DPRD Takalar baru saja mengeluarkan sejumlah rekomendasi. Rekomendasi dewan biasanya sangat sakral dan urgen untuk dijalankan.

Namun, rekomendasi Pansus LKPj cukup menggeletik banyak pihak. Pasalnya, sejumlah rekomendasi yang dikeluarkan diduga banyak yang hoaks alias berbeda dengan kenyataan.

Bacaan Lainnya

Bukan hanya rekomendasi yang diduga hoaks yang menyita perhatian publik. Rekomendasi Pansus LKPj DPRD Takalar yang dialamatkan untuk alat penegak hukum (APH) juga diduga salah alamat.

Dalam PP nomor 13 tahun 2019, Pansus LKPj harusnya memberikan rekomendasi ke Pemkab Takalar. Rekomendasi itu akan digunakan sebagai bahan menyusun perencanaan di tahun berjalan dan tahun berikutnya. Rekomendasi juga digunakan untuk menyusun anggaran di tahun berjalan dan tahun berikutnya.

Rekomendasi Pansus LKPj juga bisa digunakan sebagai bahan menyusun Perda, peraturan kepala daerah, dan kebijakan strategis kepala daerah.

“Jadi salah alamat saya kira kalau Pansus LKPj langsung merekomendasikan ke APH, rekomendasinya ke Pemda sebagai bahan pertimbangan,” kata pengamat politik Universitas Muhammadiyah Makassar Luhur A Prianto kepada Manifesto.com, Sabtu 13 Juli 2019.

Ia pun mempertanyakan dasar Pansus LKPj DPRD Takalar mengeluarkan rekomendasi ke APH. Jika tidak berdasar, maka DPRD Takalar telah mempermalukan dirinya di akhir masa jabatannya.

“Dasarnya apa merekomendasikan ke APH? Kecuali ada temuan berdasarkan LHP BPK bisa ke APH, tapi itu bukan domain Pansus LKPj karena APH bisa masuk tanpa ada laporan,” ungkap Luhur.

Penegak hukum bisa masuk kata Luhur, jika berdasarkan temuan LHP BPK. Namun, itupun tidak bisa serta merta penegak hukum langsung melakukan penyelidikan karena pemerintah memiliki waktu 60 hari untuk menyelesaikan temuan itu.

“Kalau LHP BPK yang ke APH itu bisa, tapi itu setelah lewat 60 hari setelah LHP dikeluarkan, selama 60 hari, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang bekerja, Inspektorat dulu yang selesaikan,” terang akademisi yang kerap menjadi pembicara di forum DPRD Sulsel dan DPRD Makassar itu.

Dari sejumlah point yang direkomendasikan ke APH, Pansus LKPj yang dipimpin Dr Nawir Rahman tak merekomendasikan tunjangan komunikasi dewan yang berpotensi merugikan negara hampir Rp800 juta. Padahal, 29 anggota dewan belum mengembalikan tunjangan itu dan menjadi temuan BPK.

Editor: Azhar

judul gambarjudul gambar

Pos terkait