Rencana Hentikan Pembangunan Twin Tower, Luthfi Mutty : Walikota Jangan Arogan

judul gambar

MANIFESTO, MAKASSAR– Rencana pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menghentikan pembangunan Twin Tower atau gedung kembar milik Pemprov Sulsel di kawasan Center Point of Indonesia (CPI) mendapat reaksi keras dari mantan Anggota DPR RI, Luthfi Andi Mutty.

Menurut mantan Bupati Luwu Utara dua periode ini, tindakan walikota Makassar Moh Ramdhan Pomanto yang ingin menghentikan pembangunan gedung Twin Tower adalah tindakan kesewenang wenangan dan wujud dari arogansi seorang pemimpin.

Bacaan Lainnya

“Walikota Makassar sebaiknya tidak memperlihatkan arogansi dalam mengelola kekuasaan,” kata Luthfy, Senin 8 Maret 2021.

Harus diingat kata politisi Partai Nasdem itu, Indonesia adalah negara kesatuan. Maka pemerintahan dari pusat, provinsi, kabupaten, kota hingga desa adalah satu kesatuan.

“Karena itu jika ada hal yang mengarah ke konflik kewenangan, sebaiknya diselesaikan lewat dialog,” kata mantan Staf Khusus Wapres itu.

Terkait pembangunan Twin Tower yang merupakan proyek provinsi Sulsel, Luthfi menegaskan Pemkot tak bisa serta menghentikan.

“Jika walikota merasa ada hal yang tidak benar dalam proyek itu, maka tdk bisa langsung dihentikan, tapi dikomunikasikan,” ungkap Luthfi Mutty.

Menurut Luthfi, proyek pembangunan gedung kembar itu adalah proyek pembangunan yang telah terikat kontrak antara Pemprov Sulsel dan PT Waskita Karya, sehingga jika ingin dihentikan, maka yang berhak menghentikan adalah pemerintah Provinsi Sulsel selaku “owner”.

“Walikota hanya sebatas mengusulkan kepada Gubernur Sulsel untuk menghentikan proyek tersebut. Tentu dengan argumen administratif dan hukum,” terang dia.

Selain itu, menurut mantan tenaga pengajar di IPDN ini, jika ditemukan ada hal yang belum dipenuhi, baik masalah perizinan maupun hal lainnya, harus terlebih dahulu dilakukan klarifikasi dan koordinasi ke pemerintah provinsi. Jika pembangunan Twin Tower yang sudah terikat kontrak tiba- tiba dihentikan, maka akan terjadi ketidakpastian hukum dan ketidakpastian berusaha.

“Ini tentu berdampak pada iklim usaha pemulihan ekonomi, silahkan dibicarakan baik baik bersama dengan Pemprov Sulsel, jika belum ada titik temu laporkan ke Mendagri untuk dilakukan mediasi dan bila belum juga menemukan titik temu, maka lakukan gugatan ke PTUN,” papar Luthfi.

Di tengah pandemi covid 19 yang berdampak pada lesunya perekonomian, maka pemerintah pada semua level, Luthfi meminta seharusnya berkolaborasi dengan dan bersinergi. Bukan malah masing- masing terlihat bersaing dan mau menang sendiri.

“Dan yang lebih penting dari semua itu adalah, sebagai panutan masyarakat, pemimpin pemerintahan dituntut untuk selalu mengedapankan etika dalam berkomunakasi. Bukan arogansi,” harap Luthfi.

Editor: Azhar

judul gambarjudul gambar

Pos terkait