Said Terancam PAW, Koalisi Legislator DPRD Makassar Menolak

judul gambar

MANIFESTO.com, MAKASSAR– Penolakan pergantian antar waktu (PAW) legislator Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Makassar, Muh. Said mendapat dukungan dari sejumlah legislator yang mengatasnamakan koalisi legislator sehat.

Dukungan itu dibuktikan dengan beredarnya sejumlah spanduk yang bertuliskan “koalisi legislator sehat menolak PAW Haji Muh Said” Menjelang rapat penetapan PAW yang diagendakan oleh Wakil Ketua DPRD Makassar, Eric Horas pada siang ini (Rabu 6/3).

Bacaan Lainnya

Spanduk yang berkuran kira 2 meter itu terpasang disejumlah titik di Gedung DPRD Kota Makassar. Di antaranya di pagar pintu gerbang jalan AP Pettarani Makassar, pintu gerbang samping di Jalan Hertasning dan satu di halaman Gedung DPRD Makassar.

Mantan Ketua Pansus Tata Tertib DPRD Makassar, Abdul Wahab Tahir ikut mendukung atas langkah perlawan rekan sejawatnya H Muh. Said. Menurut Wakil Ketua Komisi A. Dalam tatib yang disepakati oleh seluruh anggota DPRD Makassar pada 2014 lalu sangat jelas.

“PAW hanya dapat dilakukan jika legislator meninggal dunia, mengundurkan dari dan dipecat atau diberhentikan oleh partainya,” kata Wahab.

Namun untuk pemberhentian dari partainya, Wahab menjelaskan jika itu ada poin yang mengatur, salah satunya adanya keputusan tetap dari pengadilan. Olehnya sepanjang H Muh Said masih melakukan perlawan, maka PAW yang digodok oleh DPRD dianggap menyalahi tatib.

“Apalagi dalam kasus pemecatan H Muh Said ini dimenangkan pada tingkat pertama, penggugat masih melakukan upaya hukum yang lain. olehnya dengan tidak adanya keputusan yang tetap maka jangan dipaksakan dilakukan PAW,” tambah Wahab.

Sementara itu, Muh. Said ikut mempermasalahkan adanya surat keputusan (SK) dari Biro Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan atas PAW dirinya, sementara belum ada putusan tetap dari pengadilan.

“Keputusan PAW saya ini cacat hukum belum putus di pengadilan,” tegasnya.

Editor: Azhar

judul gambarjudul gambar

Pos terkait