Selalu Surplus! HKTI Sulsel Tegas Tolak Impor Beras

judul gambar

MANIFESTO, MAKASSAR – Kebijakan pemerintah untuk melakukan impor beras menuai sorotan. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sulawesi Selatan (Sulsel) tegas menolak kebijakan yang dianggap merugikan petani tersebut, apalagi jika masuk ke Sulsel.

Ketua HKTI Sulsel, Lutfi Halide, mengungkapkan pihaknya tegas menolak impor beras lantaran stok yang dimiliki provinsi ini sangat melimpah. Sulsel tercatat selalu mengalami surplus, bahkan ada daerah di provinsi ini yang melaksanakan panen hingga empat kali dalam setahun.

Bacaan Lainnya

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), luas area pertanian di Sulsel sekira 1 juta hektare dengan produksi gabah kering giling 5,4 juta ton. Jika dikonversi ke beras diperkirakan berkisar 3 juta ton, sementara kebutuhan beras kurang lebih 1 juta ton.

“HKTI Sulsel menolak impor beras, kalau pun terjadi ya kami menolak untuk masuk ke Sulsel. Di sini, tiada hari tanpa panen. Sulsel itu selalu surplus,” kata Lutfi, yang juga Wakil Bupati Soppeng seusai Rapat Koordinasi dan Konsolidasi HKTI Sulsel di Makassar, Rabu (7/12/2022).

Ia mengimbuhkan HKTI Sulsel akan mendorong pemerintah provinsi untuk bersurat secara resmi ke pemerintah pusat mengenai penolakan impor beras, khususnya ke wilayah Sulsel. Toh, dampak impor beras sangat besar dan luas kepada masyarakat, khususnya kalangan petani.

“Bisa mempengaruhi sentimen pasar, ya akan berubah harga di tingkat petani. Intinya, dampak ke petani sangat besar. Harga bisa anjlok, petani kita nantinya tidak urus pertanamannya,” sebutnya.

Berdasarkan hasil diskusi dan analisa HKTI Sulsel, impor beras dilaksanakan untuk memenuhi kekurangan stok di gudang Bulog. Persoalannya, ketersediaan beras di lapangan sejatinya melimpah. Minimnya stok beras di Bulog karena rendah harga patokan sehingga serapan rendah.

Akademisi Universitas Hasanuddin (Unhas) dari Fakultas Pertanian, Abdul Haris Bahrun, menyebut langkah impor beras dari pemerintah memang mengherankan. Pasalnya, stok beras secara nasional selalu terjaga. Apalagi, jika melihat stok beras Sulsel yang malah surplus.

Ia menilai minimnya serapan beras dari Bulog memang karena harga patokan BUMN itu rendah. Bahkan, kalau dari pedagang lokal. Semisal harga gabah dipatok sekitar Rp5 ribu di pasaran, sedangkan Bulog hanya sekitar Rp4.500. Lalu untuk beras di pasaran di atas Rp10 ribu dan Bulog malah di bawahnya.

“Kenapa serapan rendah karena pembelian (Bulog) di bawah harga pasar,” tuturnya.

Sementara itu, akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah, Idris Parakasi, menyampaikan dampak kebijakan impor beras sangat besar, khususnya dari kelompok petani. Impor beras akan mempengaruhi inflasi, stabilitas harga, serta semakin lemahnya daya dukung dan semangat petani.

“Impor beras ya dampaknya banyak sekali kepada negara dan rakyat. Kalau kita impor maka terkait inflasi, terus daya dukung petani semakin lemah karena mereka tidak dihargai. Kepercayaaan petani dan stakeholder terkait pun berpengaruh, semangatnya bisa menurun,” paparnya.

Idris menekankan impor beras sejatinya tidak haram jika memang dalam kondisi darurat. Semisal stok beras sangat minim, bahkan tidak ada lagi. Namun, jika impor beras dilakukan hanya untuk kepentingan oligarki, maka kebijakan itu harus ditolak.

“Makanya, perlu ada data jelas mengenai berapa kebutuhan dan kemampuan produksi. Pemerintah harus transparan dan melibatkan seluruh pihak terkait agar alasan impor bisa diterima,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, kebijakan impor beras sudah disepakati pemerintah pusat. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan diketahui sudah mengeluarkan izin impor beras sebanyak 500 ribu ton kepada Perum Bulog untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) yang diklaim sudah menipis jelang akhir 2022.

Editor: Azhar

judul gambarjudul gambar

Pos terkait