Soal Keterbukaan Informasi Publik, DKI Dapat Nilai Merah dari AJI

judul gambar

MANIFESTO.com, JAKARTA- Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) memberikan nilai merah untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam keterbukaan informasi publik.

Peneliti AJI Mawa Kresna menjelaskan rapor itu berdasarkan tiga indikator penilaian yang pihaknya lakukan, yakni proactive disclosure, institutional measures, dan processing request.

Bacaan Lainnya

“Pertama soal proactive disclosure apakah lembaga membuka infomasi siapa yang bertanggung jawab, apakah PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) ada, kontaknya ada,” kata Kresna saat dikutip dari Tempo, 25 April 2019.

Di indikator pertama ini, Kresna mengatakan Pemprov DKI mendapat rapor kuning dengan skala nilai 33 hingga 66. Menurut dia, informasi mengenai PPID tidak sepenuhnya komplit dan tidak ada patokan siapa yang bertanggung jawab.

Di indikator selanjutnya, yakni institutional measures, AJI mengukur bagaimana penerapan pemenuhan hak publik atas informasi serta pengawasan oleh oversight body. Di bagian ini, Pemprov DKI mendapat rapor merah karena nilainya di bawah 33.

“Patokannya adalah ada tidaknya petugasnya yang jaga di sana. Siapa yang bertanggung jawab juga kami tidak dapat itu,” ujar Kresna.

Indikator terakhir, yakni processing request, yaitu mengukur respon dan tindaklanjut atas permohonan informasi. Kresna dan timnya mencoba meminta salinan peraturan gubernur, namun tak dilayani sama sekali.

Hasil penelitian ini selanjutnya AJI sampaikan ke Komisi Informasi Pusat, yang bertanggung jawab mengawasi keterbukaan informasi publik. KIP kemudian akan melihat efektivitas dari UU tersebut.

Editor: Azhar

judul gambarjudul gambar

Pos terkait