Suap Gubernur Nurdin Abdullah, Anggu Divonis 2 Tahun Penjara Plus Denda Rp150 Juta

  • Whatsapp
Agung Sucipto alias Anggu menjalani sidang perdana di PN Tipikor Makassar Selasa 18 Mei 2021. (Int)
Agung Sucipto alias Anggu menjalani sidang perdana di PN Tipikor Makassar Selasa 18 Mei 2021. (Int)
judul gambar

MANIFESTO, MAKASSAR– Agung Sucipto alias Anggu divonis 2 tahun penjara dalam kasus suap ke Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) nonaktif Nurdin Abdullah. Putusan ini dibacakan langsung oleh Hakim Ketua Librahim Palino dalam agenda sidang pembacaan putusan di Pengadilan Nageri Tipikor Makassar, Senin 26 Juli 2021.

Penyuap Nurdin Abdullah dinyatakan bersalah secara sah dan menyakinkan telah melakukan pelanggaran hukum tindak pidana korupsi. Anggu diyakini telah menyetor 150 ribu dolar Singapura (SGD) serta Rp 2,5 miliar sebagai suap sejumlah pengerjaan proyek yang telah dikerjakan di Sulsel.

Bacaan Lainnya

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa (Agung Sucipto) oleh karena itu dengan pidana denda penjara selama dua tahun,” kata Librahim Palino.

Selain menjatuhkan vonis 2 tahun penjara, Agung Sucipto juga diminta untuk membayar denda sebanyak Rp150 juta. Apabila, Agung tidak membayar denda tersebut, maka dia akan menjalani penjara selama 4 empat bulan sebagai pengganti denda.

“Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 bulan,” tegasnya. Kemudian, Agung juga diminta agar tetap dilakukan penahanan di Lapas Makassar.

Dalam perkara tersebut, Tim Majelis Hakim juga mengaku menolak Justice Collaborator (JT) yang sebelumnya diajukan oleh terdakwa Agung Sucipto melalui kuasa hukumnya dalam proses persidangan. Penolakan JT lantaran Agung Sucipto dinilai merupakan pelaku utama dalam kasus suap yang menyeret Gubernur Sulsel nonaktif, Nurdin Abdullah.

Diketahui, putusan Majelis Hakim tak jauh berbeda dengan tuntutan Jaksa KPK sebelumnya. Jaksa menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agung Sucipto dengan pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp250 juta subsider pidana kurungan pengganti selama 6 bulan.

Tuntutan jaksa KPK tersebut didasarkan pada dakwaan alternatif, yakni Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Dalam pertimbangan yuridisnya, jaksa menganggap terdakwa terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam pembacaan tuntutannya, Jaksa KPK menganggap ada empat unsur dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, yakni unsur seorang perseorangan, memberi atau menjanjikan, diberikan ke penyelenggara negara, hingga unsur dengan maksud penyelenggara negara itu berbuat sesuatu dengan kewenangannya sebagai penyelenggara negara.

Editor: Azhar

Pos terkait