Sulsel Jadi Provinsi Percontohan Kerukunan Beragama

Sulsel jadi percontohan kerukunan umat beragama di Indonesia. (Ilustrasi Int)
Sulsel jadi percontohan kerukunan umat beragama di Indonesia. (Ilustrasi Int)
judul gambar

MANIFESTO, MAKASSAR – Kemenag RI menetapkan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sebagai Pilot Project Tahun Toleransi 2022 mendatang.

Tujuh provinsi lainnya juga ditunjuk sebagai provinsi percontohan keberagaman, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Barat, dan Riau.

Bacaan Lainnya

Kakanwil Kemenag Sulsel Khaeroni mengatakan penunjukan ini sebagai bentuk pengakuan kalau provinsi ini dipandang membangun toleran dalam kehidupan beragama.

“Kami mengajak kepada semua tokoh agama untuk mensukseskan Tahun Toleransi 2022,” ungkapnya saat membuka Focus Group Discussion (FGD) penguatan moderasi beragama dalam menyongsong Tahun Toleransi Kanwil Kemenag Sulsel, di Hotel Golden Tulip Essential, Sabtu 23 Oktober 2021.

Dia menuturkan untuk mewujudkan toleransi dan moderasi beragama diperlukan komitmen kebangsaan. Di mana setiap masyarakat mampu menerima prinsip-prinsip kebangsaan yang ada di Indonesia.

Ketua Panitia FGD, H Muhammad Tonang mengungkapkan, peserta yang terlibat dalam kegiatan diskusi yang berlangsung hingga Senin 25 Oktober 2021, melibatkan ratusan peserta dari berbagai latar belakang.

Para pimpinana majelis agama, ormas, utusan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) se-Sulsel serta sejumlah undangan lainnya.

Menurutnya, keberagaman jika dipelihara dan dijaga akan menjadi kekayaan yang berharga bagi bangsa Indonesia, namun jika tidak justru berpotensi menimbulkan konflik dan kerawanan sosial yang akan berimbas pada kedamaian, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat.

Di tengah kondisi yang demikian maka tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh wanita lintas agama, pimpinan ormas, pimpinan majelis agama perlu untuk diajak bekerjasama dalam satu visi dan misi penting yakni membangun kehidupan masyarakat yang rukun dan harmonis.

“Oleh karena itu, perlu diselenggarakan kegiatan bersama, salah satunya adalah Focus Group Discussion (FGD) untuk Para Stakeholder utama, penguatan moderasi beragama dan prototyping program kerukunan,” ungkapnya.

Kata Kabid Urais Kemenag Sulsel ini, diskusi ini bertujuan memetakan dan mengidentifikasi isu-isu keagamaan yang terjadi di wilayah prioritas.

“Menghimpun berbagai masukan terkait potensi masalah dan usulan solusi penyelesaiannya dalam rangka mewujudkan harmoni dan kerukunan umat beragama. Kepada peserta dibekali dengan moderasi beragama dan strategi implementasinya,” pungkasnya.

Narsumber pada FGD ini, Kakanwil Kemenag Sulsel, Ketua Kejaksaan Tinggi Sulsel, Ketua Umum PB DDI, Pimpinan Majelis Agama, Akademisi, pakar dan ahli di bidangnya.

Editor: Azhar

judul gambarjudul gambar

Pos terkait