Sulsel Urutan Pertama Realisasi Belanja APBD 2020

judul gambar

MANIFESTO, MAKASSAR – Wakil Gubernur Provinsi Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional di wilayah kabupaten kota se-Indonesia dan Pilkada serentak tahun 2020 yang digelar secara virtual, Kamis (27/8/2020).

Usai mengikuti rapat koordinasi, Wagub Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman mengaku Pemerintah Provinsi Sulsel memiliki bebeberapa strategi-strategi khusus, dalam penanganan covid 19 termasuk kemudian bagaimana Sulsel melakukan pemulihan ekonomi.

Bacaan Lainnya

“Berbagai terobosan dan program terus dilakukan dalam menekan penyebaran covid-19,termasuk tentunya pemulihan ekonomi yang semuanya berjalan cukup baik,”ungkap Andi Sudirman.

Ia menyebutkan pemprov Sulsel sejak dari awal telah melakukan cepat tender, sehingga pada saat pandemi covid sudah banyak yang melakukan tanda tangan kontrak.

“Terkait Sulsel urutan pertama penyerapan belanja APBD tahun 2020,Karena Alhamdulillah dari awal pemprov Sulsel sudah melakukan cepat tender, sehingga masih covid pun sudah banyak yang melakukan tanda tangan kontrak, jadi tender sudah berjalan baru masuk covid,”sebutnya.

Orang nomor dua disulsel lebih jauh mengaku,Pandemi covid-19, tidak mempengaruhi penyerapan belanja APBD Pemprov Sulsel.

“Jadi Strategi kami sudah tepat dengan tender diawal tahun bahkan sudah ada beberapa yang kontrak seperti, program infrastruktur. Jadi begitu pandemi masuk, sudah banyak yang direalisasikan. Jadi, memang serapan anggaran semester I luar biasa,” pungkasnya.

Pada rapat virtual itu, perwakilan Kementerian Keuangan, merilis persentase realisasi belanja APBD Provinsi se Indonesia Tahun Anggaran 2020.

Hasilnya, berdasarkan Laporan Pemerintah Daerah (data diolah) Ditjen Bina Keuangan Daerah per 27 Agustus 2020, Provinsi Sulawesi Selatan berada diurutan pertama persentase realisasi belanja APBD Provinsi se Indonesia Tahun Anggaran 2020. Persentase itu melebihi persentase secara provinsi bahkan secara Nasional, yakni 62,55%. Disusul Provinsi DKI Jakarta dengan persentase 60,62%.

Sementara itu Mendagri M Tito Karnavian dalam arahannya menegaskan terkait Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020. Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

“Melalui rapat ini ditegaskan kembali Inpres Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020. Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.Sekaligus akan lahir keputusan-keputusan maupun komitmen bersama dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari,”tegasnya.

Ia juga menyebutkan seluruh pihak dapat Mengambil langkah-langkah yang di perlukan, sesuai tugas fungsi dan kewenangan masing-masing dalam menjamin kepastian hukum serta memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian covid-19.

“Seluruh pihak dapat Mengambil langkah-langkah yang di perlukan sesuai tugas fungsi dan kewenangan masing-masing dalam menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian covid-19 di seluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia,”tutupnya.

Diketahui Rapat koordinasi ini diikuti oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), M. Mahfud MD; Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; Kepala LKPP, Roni Dwi Susanto; Kepala BNPB, Doni Monardo; Ketua KPU RI, Arif Budiman; Dirjen Perimbangan Keuangan, Astera Primanto Bhakti; dan KPK RI, Bahrullah Akbar. Serta diikuti oleh Gubernur/Wakil Gubernur, dan Bupati Se Indonesia.

Editor: Azhar

judul gambarjudul gambar

Pos terkait