Tak Kenakan Masker Bakal Didenda, Legislator Makassar Sebut Lelucon

  • Whatsapp

MANIFESTO, MAKASSAR — DPRD Kota Makassar menyoroti langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar yang menerapkan Perwali nomor 51 yang memberi sanksi terhadap pelanggar.

Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar Kasrudi menyebut perwali yang memuat sanksi menjadi lelucon dan bahan tertawaan masyarakat.

Bacaan Lainnya

“Ini lelucon saja, mana ada Perwali memuat sanksi,” tegas anggota Komisi A DPRD Makassar Kasrudi, Selasa 15 September 2020.

Kasrudi menjelaskan kapasitas Perwali hanya sebagai petunjuk teknis penerapan Perwali. Bukan untuk menerapkan sanksi.

Pemerintah kota membentuk pengawas perwali yang bertugas mengawal dan mengawasi pelaksanaan Perwali di masyarakat.

“Pengawas semacam inspektur Covid-19 yang mengawasi pelaksanaan Perwali di lapangan,” kata Kasrudi, Selasa 15 September 2020.

Legilator Gerindra ini meminta pemerintah kota tak menggunakan jalan pintas untuk memberi sanksi pelanggaran protokol Covid-19. Ia mengatakan pelanggaran hanya diatur melalui Perda.

“Kalau mau menerapkan sanksi seharusnya pemerintah kota bersurat ke DPRD, tidak apa-apa terlambat, tapi jangan melalui jalan pintas,” jelasnya.

Senada dengan rekannya, legislator PKS Makassar, Azwar menilai Perwali No 51 dan 53 yang menerapkan sanksi seharusnya taat Azas perundang-undangan.

Ia menegaskan Perwali tak mengatur soal penerapan sanksi namun hanya sebatas penerapan protokol kesehatan. Ia menilai Perwali yang diterapkan pemerintah kota salah kaprah.

“Perwali tidak dibenarkan dalam UU mengatur pidana atau sanksi, UU sudah mengatur dalam UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan UU pada pasal 15,” kata Azwar saat dikonfirmasi di ruang Komisi A DRPD Kota Makassar, Selasa 15 September 2020.

Ia menerangkan ketentuan pidana hanya bisa ditetapkan di undang-undang, perda provinsi dan perda kabupaten atau kota.

“Mestinya perwali yang mengatur sanksi itu mesti diperdakan dulu agar ada dasar hukumnya,” pungkasnya.

Penulis: Fadli

  • Whatsapp