Tak Terbukti Wanprestasi atas Perusahaan Arab, Zarindah Fokus Bangun Rumah Subsidi

Logo PT Zarindah Perdana. Dok PT Zarindah Perdana
judul gambar

MANIFESTO, MAKASSAR – Pengadilan Tinggi (PT) Makassar menganulir putusan Pengadilan Negeri (PN) Makassar terkait gugatan wanprestasi hingga Rp258 miliar oleh PT Zarindah Perdana. Seperti yang terlihat dalam sistem online PN Makassar, yang tertuang dalam putusan nomor 391/PDT/2022/PT.MKS per tanggal 16 januari 2023.

Kepala Bagian (Kabag) Legal PT Zarindah Perdana, Eky, menjelaskan kemenangan pihaknya pada tingkat banding secara otomatis membatalkan putusan pada tingkat pertama. Hal itu juga berarti tuduhan yang dilayangkan tidak terbukti. Ini sekaligus menjawab dan meluruskan informasi yang beredar.

Bacaan Lainnya

“Berarti tidak benar kami melakukan wanprestasi seperti yang dituduhkan PT Osos Almasarat Internasional (Perusahaan Asal Arab Saudi),” ujar dia, kepada awak media, Jumat (20/1/2023).

Eky memastikan pihaknya tidak pernah menerima dana seperti yang dituduhkan. Seperti yang terlihat dalam riwayat rekening koran perusahaan.

“Bisa saja mereka menerima dana sebesar itu namun tidak disampaikan ke kami, dari riwayat rekening koran, bukti penerimaan dan lainnya. Jumlahnya tidak sebesar itu bahkan hingga 2019 dana mereka sudah dikembalikan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Eky menambahkan putusan itu membuat PT Zarindah Perdana akan fokus memproduksi rumah. Terutama, segmen subsidi yang banyak dibutuhkan masyarakat. “Kita akan fokus bangun rumah subsidi yang banyak dibutuhkan, bahkan kami berencana terus berekspansi,” paparnya.

Dia juga memberi sinyal akan melaporkan PT Osos Almasarat Internasional atas pidana pencemaran nama baik. Hal itu lantaran menyebarkan informasi yang tidak sesuai fakta.

“Kami keberatan karena menyebarkan berita yang memojokkan dan memfitnah perusahaan kami entah apa tujuannya padahal tdk terbukti dan tidak berdasar fakta,” tegasnya.

Eky juga memperlihatkan dokumen lembaga hukum yang pernah menolak gugatan serupa. Di antaranya putusan pengadilan negeri Makassar dengan nomor surat 282/PDT/2020/PT MKS.

Kemudian dari Mabes Polri dalam surat pemberitahuan pemberhentian penyelidikan (SP3) nomor B231/III/2020/Dittipidum. Termasuk dari Polda Sulsel dalam surat tertanggal 2 Maret 2020.

“Selalu ditolak karena memang kami tak pernah menerima dana mereka jumlahnya bagai langit dan bumi dan hingga 2019 telah dikembalikan, makanya selalu ditolak,” tutupnya.

Editor: Azhar

judul gambar

Pos terkait