Rencana Tambang Laut di Galesong Dilanjutkan, Aktivis Lingkungan Prihatin

judul gambar

MANIFESTO.com, MAKASSAR- Rencana penambangan pasir di laut Galesong, Takalar juga menjadi perhatian sejumlah aktivis lingkungan hidup di Sulsel.

Ketua Badan Lingkungan Hidup MPW Pemuda Pancasila Sulsel Ahmad Yusran mengaku, sangat prihatin jika tambang pasir di laut Galesong kembali dibuka. Kerusakan akibat tambang yang ada saja saat ini sudah cukup parah.

Bacaan Lainnya

Penambangan laut saat ini berstatus dihentikan sementara oleh Pemprov Sulsel karena desakan warga yang resah dengan dampak tambang pasir yang digunakan untuk reklamasi kawasan Pantai Losari.

“Dampak penambangan pasir di laut Galesong saja saat ini sudah parah, jika dilanjutkan maka semakin memberikan dampak terhadap wilayah pesisir yang berpengaruh pada kualitas lingkungan terutama pada penurunan kualitas ekosistem pesisir,” kata Ahmad Yusran kepada Manifesto, Selasa 16 Juli 2019.

Yusran mengatakan, sejumlah dampak yang bisa ditimbulkan tambang pasir itu di antaranya abrasi yang kian parah, krisis air, dan menurunnya kualitas air bersih, pencemaran sungai dan laut.

“Sejauh ini sudah menimbulkan kecemasan akut bagi kelangsungan hidup warga pesisir Takalar,” ungkap Yusran yang juga Ketua Furum Komunitas Hijau Makassar itu.

Ia mengatakan, proses yang berlangsung saat ini adalah permintaan perpanjangan Amdal untuk melanjutkan penambangan laut. Selain itu, penambang juga harus memiliki Surat Izin Penambangan Pasir (SIPP) dari Kenenterian ESDM.

“Amdal itu hanya dokumen analisis. Yang utama adalah Surat Ijin Penambangan Pasir (SIPP) dari ESDM dan ijin dari Kementerian Kelautan Perikananan karena jangan sampai lokus tambang berada di zona tangkap nelayan,” terang Yusran.

Penambang harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan karena zonasi izin penambangan pasir laut Takalar belum tertuang dalam Rencana Tata Zonasi Wilayah Pesisir Pulau dan Kepulauan (RTZWP2K) Takalar.

“Jadi kalau tambang pasir di laut Galesong itu dilanjutkan, maka selain Dinas Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab, ESDM juga bertanggung jawab,” kata Yusran.

Editor: Azhar

 

judul gambarjudul gambar

Pos terkait