Tegas! BEM Unhas Tolak Upaya Repsesif Terhadap Gerakan Mahasiswa

Diskusi membincang upaya represif terhadap gerakan mahasiswa di Indonesia. (Ist)
Diskusi membincang upaya represif terhadap gerakan mahasiswa di Indonesia. (Ist)
judul gambar

MANIFESTO, MAKASSAR– Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Hasanuddin Imam Mobilinggo menegaskan, melawan segala bentuk upaya represif terhadap mahasiswa dalam menyatakan kritik terkait pemerintah di ruang publik.

Jika itu terus terjadi maka kualitas demokrasi Indonesia akan semakin buruk dan menurun. Berdasarkan data The economist intelligence unit (EIU), indeks demokrasi Indonesia pada 2020 menduduki posisi ke-64 di dunia yang dikategorikan sebagai negara dengan demokrasi cacat.

Bacaan Lainnya

Salah satu faktor yang menurunkan kualitas demokrasi adalah adanya upaya pembungkaman terhadap suara- suara yang mengkritik pemerintah. Padahal kritik dan suara publik kata Imam akan menjadikan bangsa dan negara Indonesia kaya akan wacana perubahan yang dapat melahirkan kebijakan yang bersifat pro pada masyarakat.

“Perlawanan terhadap tindakan-tindakan represif yang menjadi realita hari ini kita gaungkan dengan harapan membuka wacana bahwa kritik yang disampaikan oleh kelompok mahasiswa adalah bentuk nasionalisme yang berujung pada hadirnya kebijakan yang berpihak kepada masyarakat,” kata Imam dalam diskusi via zoom yang bertemakan Gerakan Mahasiswa dan Masa depan Indonesia, Selasa 6 Juli 2021.

Selain Imam yang tampil sebagai pembicara, empat presiden BEM juga hadir. Di antaranya, Leon dari Presma UI, Moh Ali dari Presma Universitas Brawijaya, Malang, Rizki dari Presma Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, dan Pebri dari Presma UIN, Jakarta. Sebagai penanggap hadir sejumlah intelektual Rocky Gerung, Dr. Sidratahta Mukhtar, Prof Ali Munhanif, Prof, Aidul Fitriciada Azhari dan Dr. Ujang Komaruddin.

Selain itu, BEM Unhas juga meminta agar pemerintah tegas dalam mengeluarkan kebijakan untuk menanggulangi wabah Covid 19. Apalagi, dengan meningkatkan angka pasien Covid 19 akhir- akhir ini yang disusul dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) semakin mempersulit keadaan ekonomi masyarakat.

Dalam diskusi itu juga, Imam Mobilinggo juga menolak wacana presiden tiga periode. Wacana penambahan masa jabatan presiden akhir- akhir ini banyak menjadi perdebatan, terutama mejelang Pilpres 2024.

Editor: Azhar

judul gambarjudul gambar

Pos terkait