Tuntaskan Aset Bersoal, Bupati Takalar Minta Petunjuk KPK

judul gambar

MANIFESTO.com, GOWA- Target Pemkab Takalar meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan bukan hanya sekadar wacana.

Bupati Takalar Syamsari Kitta telah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelesaikan sejumlah masalah yang menghambat perolehan WTP dari BPK itu.

Bacaan Lainnya

“Jadi kita tadi diskusi dengan Kasubgah KPK terkait rencana aksi untuk menuntaskan berbagai masalah yang menghambat WTP, terutama penyelesaian aset bersoal,” kata Syamsari kepada wartawan, Selasa 10 September 2019.

Mantan anggota DPRD Sulsel itu melakukan pertemuan terbatas dengan Kasubgah KPK usai acara Diseminasi Wajib Pungut Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir yang diselenggarakan oleh KPK di ruang pertemuan Pemkab Gowa.

“Kita juga sharing terkait upaya mengubah Takalar dari zona merah pelayanan publik menjadi zona hijau,” terang Syamsari.

Diketahui, Takalar belum pernah meraih WTP karena masih banyak masalah mengenai pengelolaan aset dan manajemen keuangan daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, Pemkab Takalar harus puas dengan predikat Wajar Dengan Pengecualian ( WDP) dari BPK.

“Kita mengembangkan model kolaborasi dalam menuntaskan masalah, saya berharap dengan bantuan KPK masalah- masalah tersebut bisa segera diselesaikan,” harap Syamsari optimis.

Editor: Azhar

judul gambarjudul gambar

Pos terkait