Wacana Penundaan Pilkada, Firdaus: Antara Biaya Besar dan Nyawa Manusia

  • Whatsapp
Pengamat politik UIN Alauddin Dr Firdaus Muhammad. (Int)
Pengamat politik UIN Alauddin Dr Firdaus Muhammad. (Int)

MANIFESTO, MAKASSAR – Covid 19 kembali memuncak di awal September ini. Makassar dan beberaa daerah di Sulsel pun kini kembali berstatus zona merah penyebaran virus corona.  

Wacana penundaan pilkada pun kembali mencuat untuk menghindari klaster baru. Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah pun sempat berargumen jika pilkada serentak ini bisa jadi ditunda untuk menghindarei risiko yang lebih besar.

Bacaan Lainnya

Pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Dr Firdaus Muhammad menilai, perlu dilakukan pengkajian mendalam dan serius, jika pilkada 2020 ditunda. Ia menegaskan, melanjutkan tahapan pilkada atau menunda sama- sama memiliki risiko besar.

“Politik itu penting dan pilkada itu penting tapi persoalan nyawa itu lebih penting. Saya kira perlu kita apresiasi wacana pak Gubernur, tetapi perlu dikaji lebih dalam dan serius dampaknya, mana yang lebih sedikit madharatnya saya kira itu yang lebih dipentingkan,” kata Firdaus, Minggu 13 September 2020.

Firdaus mengatakan, pilkada 2020 akan berpotensi mempengaruhi partisipasi masyarakat jika terus dilanjutkan. Jika kasus yang terinfeksi covid-19 meningkat maka akan membuat pemilih merasa was-was untuk hadir ke tempat pemungutan suara (TPS) pada 9 Desember mendatang.

“Harus ada kepastian dalam waktu dekat dilanjutkan atau tidak, kalau ini terus bergulir akan pengaruhi partisipasi masyarakat untuk menghadapi pilkada, demikian juga jika dilanjutkan maka potensi penyebaran Covid 19 semakin tinggi,” tuturnya.

Namun, jika Pilkada ini mesti ditunda juga akan berseriko terhadap kandidat partai politik yang mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Bukan rahasia lagi jika kandidat harus mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan rekomendasi partai politik.

“Jika ditunda lagi ongkos politiknya besar, tetapi jika dipaksakan di tengah pandemi jauh lebih beresiko karena menyangkut nyawa manusia,” terangnya.

Menurutnya, pencoblosan boleh ditunda tetapi tahapan yang berjalan saat ini biarkan berjalan. Termasuk pelaksanaan kampanye yang pengawasannya lebih ketat agar menaati protokol kesehatan.  

“Boleh saja diperpanjang masa kampanyenya, diperketat protokol kesehatanya, pencoblosanya yang ditunda dan tahapan proses yang berjalan itu tetap, saya kira semua itu alternative yang bisa dipertimbangkan oleh penentu kebijakan,” pungkasnya.

Penulis: Fadli Ramadhan