Tak Kenakan Masker di Makassar Terancam Denda Rp100 Ribu

  • Whatsapp

MANIFESTO, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menetapkan dua Peraturan Walikota (perwali) sebagai upaya menekan penyebaran covid-19 di Kota Makassar.

Kedua perwali yang ditetapkan adalah nomor 51 tahun 2020 dan perwali 53 tahun 2020. Kedua Perwali terkait mengatur sanksi dan denda yang tidak tercantum dalam Perwali 36 tahun 2020 yang menjadi acuan penegakan protokol kesehatan di Kota Makassar.

Bacaan Lainnya

Dendanya pun tidak main-main apabila ada yang ditemukan melanggar. Mereka yang melanggar harus membayar denda mulai dari Rp100 ribu hingga Rp20 juta. Hal itu tertuang dalam Perwali nomor 53 tahun 2020, Bab VII yang menjelaskan tentang sanksi.

“Dendanya itu paling rendah kalau tidak pakai masker Rp 100 ribu, kalau di Jakarta Rp 250 ribu. Kita masih sama dengan Bandung. Tidak menutup kemungkinan akan naik, kita lihat perkembangannya,” kata Ketua Satgas Penegakan Disiplin Gugus Tugas Makassar, M Sabri, Selasa 15 September 2020.

Lanjut, ia menjelaskan untuk tempat usaha seperti cafe maupun warkop juga akan dilakukan pemantauan. Segala protokol kesehatan yang selama ini disosialisasikan oleh pemerintah wajib dipatuhi. Seperti menyediakan tempat cuci tangan dan wajib menggunakan masker.

Apabila hal itu tidak dipenuhi maka pemilik usaha akan dikenakan sanksi sesuai dengan yang diatur dalam dua Perwali itu. Termasuk penggunjung yang melanggar protokol kesehatan akan ikut disanksi apabila kedapatan melanggar protokol kesehatan.

“Tetapi di tempat usaha itu dilihat dari kriterianya, ada kan tempat usaha warkop sederhana, yang menengah dan menengah ke atas ini sudah harus di berlakukan. Formatnya sudah sangat jelas. Bedanya dengan yang lain kalau kemarin itu ditindak dan bergerak kita melakukan penindakan masih kita lakukan teguran dan penutupan sementara, kalau ini sudah diberikan denda langsung di tempat,” tegas Sabri.

“Ketika masih melakukan pelanggaran dilakukan penutupan dan ketika masih melakukan lagi (pelanggaran) akan dilakukan pidana. Bagaimana pidananya nanti, ada tim dari kepolisian,” sambungnya.

Sabri juga menyampaikan pemberlakuan Perwali Operasi Yustisi untuk penegakan protokol kesehatan Covid-19 di Kota Makassar yang dijadwalkan mulai hari ini dan belum ditentukan waktu kapan diberhentikan.

“Operasi ini sampai ada perintah untuk berhenti. Jadi tidak ada waktu operasi selama satu atau tiga bulan batas belum ditentukan waktunya. Tapi memulainya mulai-hari ini. Kalau memang Covid-19 ini melandai atau mampu kita kendalikan,” tutur Sabri.

Apalagi dalam waktu dekat akan ada pesta politik maka Gugus Tugas Covid-19 harus lebih intens melakukan koordinasikan dengan pihak KPU Makassar selaku penyelenggara bersama Bawaslu Makassar.

“Ini juga akan kita kordinasikan sama KPU dan Bawaslu. Tetang sanksi-sanksi apa yang bisa dikenakan apabila ditemukan melanggar,” pungkasnya.

Penulis: Fadli Ramadhan

  • Whatsapp