TAKALAR – Penghargaan tiga besar pengendalian inflasi se-Sulawesi 2026 yang diterima Kabupaten Takalar dari Mendagri Tito Karnavian bukan sekadar piagam. Ada insentif fiskal Rp1 miliar yang menyertainya, dan ada kerja panjang di baliknya.
Bagi Bupati Mohammad Firdaus Daeng Manye, angka inflasi adalah soal rasa aman ekonomi warga. Karena itu, Takalar memilih bermain di hulu: menjaga pasokan, memotong birokrasi pangan, dan membangun kolaborasi.
Hasil penelusuran http://Manifesto.id terhadap laporan TPID dan rilis pemerintah mencatat 5 fondasi yang membuat Takalar berbeda.
*1. Gerakan Pangan Murah yang Tidak Pernah Libur*
Gerakan Pangan Murah atau GPM jadi instrumen utama. Program ini digelar rutin bersama Pemprov Sulsel untuk menambah pasokan, menekan harga komoditas strategis, dan menjaga daya beli.
Mei 2026, Wakil Bupati turun langsung memantau GPM jelang Idul Adha. Itu sinyal: stabilitas harga pangan adalah prioritas, bukan agenda musiman. GPM ditempatkan sebagai strategi jangka panjang, bukan seremonial.
*2. TPID yang Naik Kelas*
Takalar memperkuat Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Buktinya, April 2026 daerah ini ditunjuk jadi tuan rumah High Level Meeting dan Capacity Building TPID Zona IV Sulsel.
Forum itu meneguhkan 5 pilar: pasokan, distribusi, keterjangkauan, komunikasi, dan kapasitas kelembagaan. Dengan struktur yang lebih kuat, respons terhadap gejolak harga menjadi lebih cepat, terukur, dan tidak tumpang tindih.
*3. Menjaga Pasokan, Bukan Hanya Harga*
Inflasi sering berawal dari pasokan yang macet. Takalar memilih mengamankan hulu. Stok komoditas strategis dipantau berkala, jalur distribusi diawasi, dan Forkopimda dilibatkan untuk menjaga rantai pasok.
Pendekatan ini sejalan dengan supply side management nasional. Antisipasi juga dilakukan saat periode rawan seperti Ramadan, Idulfitri, dan Idul Adha melalui pasar murah dan pantauan harga harian.
*4. Kolaborasi Lintas Wilayah*
Takalar sadar inflasi tidak bisa ditangani sendirian. Daerah ini aktif berkoordinasi dengan Pemprov Sulsel, Bulog, Bank Indonesia, hingga kementerian teknis.
Komunikasi yang cair membuat persoalan lapangan bisa diselesaikan sebelum menjadi krisis harga. Kolaborasi jadi jaring pengaman Takalar.
*5. Berorientasi pada Manusia, Bukan Statistik*
Indikator pusat memang teknis: stabilitas harga, keaktifan TPID, efektivitas GPM. Tapi tujuan akhirnya satu: warga tetap bisa membeli kebutuhan pokok.
“Inflasi terkendali berarti rasa aman ekonomi bagi warga. Itu yang kami jaga di Takalar,” kata Daeng Manye.
Pada akhirnya, penghargaan ini mencerminkan tata kelola yang responsif dan berpihak. Di tengah tekanan ekonomi global, Takalar menunjukkan bahwa inflasi bisa dikendalikan ketika kepemimpinan, kelembagaan, dan keberpihakan berjalan beriringan.
Editor: Azhar
