DI Depan Mendagri, Pj Gubernur Sebut Pengendalian Inflasi Sulsel Terbaik di Indonesia

judul gambar

MANIFESTO, MAKASSAR– Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin mebeberkan bahwa pengendalian inflasi di Sulsel merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia.

Selama triwulan dua tahun 2023, perekonomian Sulsel mampu menciptakan nilai tambah sebesar Rp165,05 triliun.

Bacaan Lainnya

Tercatat inflasi Sulsel pada Bulan Agustus 2023 sebesar 3,53 persen, sementara inflasi nasional 3,27 persen.

Hasil itu tidak lepas dari kinerja seluruh kepala daerah, jajaran Forkopimda, dan semua stakeholder lainnya.

“Deflasi tertinggi di Kota Palopo -0,23 persen, dan deflasi terendah di Kabupaten Bulukumba -0,04 persen,” ungkap Bahtiar.

Bahtiar memaparkan hal tersebut pada Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, secara virtual, Senin 11 September 2023.

Pada kesempatan itu, Bahtiar mengimbau para kepala daerah agar turun langsung ke pasar mengecek perkembangan harga-harga kebutuhan pokok, dan serius melakukan penanganan inflasi.

Juga meminta agar mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan mereka menanam komoditi pemicu inflasi, seperti cabe rawit.

Dalam pertemuan tersebut, Bahtiar mengungkapkan ada lima hal yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk penanganan inflasi.

Antara lain, memperbanyak kegiatan pasar murah, mengoptimalkan belanja APBD, mitigasi stabilisasi pasokan dan harga pangan di wilayah masing-masing, mulai melakukan gerakan pangan murah, dan penguatan cadangan pangan pemerintah daerah.

Mendagri Tito Karnavian dalam arahannya menyebut, secara umum inflasi secara nasional cukup terkendali. Pada Bulan Agustus 2023, tercatat inflasi 3,27 persen.

“Inflasi bisa kita imbangi dengan gerakan pangan, memperkuat cadangan stok beras pemerintah. Kita bisa lakukan intervensi, agar kenaikan harga beras tidak membebani masyarakat,” kata Tito Karnavian.

Tito Karnavian juga meminta agar kepala daerah bersama Tim Penggerak PKK melakukan kampanye Setop Boros Pangan, secara massif. Apalagi, Indonesia merupakan negara kedua di dunia yang boros pangan.

Dalam kesempatan tersebut, juga disampaikan pemaparan dari Bulog, Kementrian Pertanian, Kementrian Perdagangan, Satgas Pangan Polri, TNI, dan sejumlah stakeholder terkait pangan lainnya.

Editor: Azhar

judul gambarjudul gambar

Pos terkait