Komisi D DPRD Makassar Tolak Bahas APBD Perubahan

  • Whatsapp

MANIFESTO, MAKASSAR – Komisi D DPRD Kota Makassar mengambil sikap untuk tidak membahas Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Kebijakan Platform Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan 2020.

Diketahui semua komisi di DPRD Makassar membahas hal ini kecuali komisi D. Keterangan Sekretaris Komisi D DPRD Makassar, Syahruddin Said, keputusan komisinya tidak membahas KUA PPAS karena tidak ada transparansi dari pemerintah Kota Makassar.

Bacaan Lainnya

“Komisi D tidak melakukan rapat karena pemerintah kota tidak transparan memberikan kita kejelasan. Anggaran dana bantuan sosial Covid itu tidak transparan kepada kami,” jelas Ajid sapaan akrabnya, Jumat 18 September 2020.

Selain itu, dirinya menyayangkan tindakan pemkot Makassar, sebab yang menjadi bulan-bulanan warga justru pihak DPRD Makassar. Sementara pemkot tidak kunjung memberikan kejelasan yang pasti.

“Untuk apa kita rapat, sementera yang jadi bulan-bulanan massa DPRD. Kemarin kantor dihancurkan. Baru pemerintah tidak jelas memberi data yang valid,” jelas Ajid.

Lebih jauh Ajid mengatakan, di masa pandemi Covid-19 ini pemerintah kota terkesan salah sasaran. Sebab banyak hal yang sifatnya tidak urgent justru menjadi prioritas.

“Mereka hanya kepentingan pribadi, bukan untuk ummat. Contohnya, pembangunan yang sifatnya tidak prioritas justru diprioritaskan. Kita sekarang di era pandemi, tapi tidak memprioritaskan penanganan Covid,” terang Ajid.

Legislator dari fraksi PAN tersebut menuturkan, pihak Komisi D hanya butuh data terkait pedestrian yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Tetapi karena data yang dibutuhkan tidak masuk, maka Komisi D memutuskan untuk tidak menggelar rapat.

“Kita hanya mementingkan masalah pedesterian yang ratusan miliar. Jadi untuk apa kita bahas. SKPD lain terserah, kalau saya sih seperti itu. Komisi D tidak membahas karena tidak ada transparansi anggaran. Intinya komisi D tidak memberikan rekomendasi,” tegasnya.

Penulis: Fadli