Mahfud MD Tolak Wacana Penundaan Pilkada Karena Corona

Menkopulhulkam Mahfud MD. (Int)
Menkopulhulkam Mahfud MD. (Int)
judul gambar

MANIFESTO, JAKARTA– Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD tidak sepakat dengan wacana penundaan Pilkada karena corona yang penyebarannya kembali meningkat awal September ini.

Mantan Ketua MK itu menilai opsi untuk menunda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 hingga pandemic Covid 19 berakhir tidak rasional. Pasalnya, Mahfud menuturkan hingga kini belum ada yang dapat memastikan ujung pandemi virus asal Wuhan, China, itu. 

Bacaan Lainnya

“Kalau covid selesai nggak ada yang tahu, kapan selesainya. Lalu, 270 Pemda, harus diangkat plt di mana ada negara, pemerintah daerahnya 270 harus plt. karena nunggu covid, kan tidak benar juga,” tutur Mahfud dalam diskusi virtual, dikutip dari CNN Indonesia Sabtu 12 September 2020 malam.

“Oleh sebab itu, kita enggak rasional kalau usul menunda Pilkada hanya karena nunggu selesai covid buang tidak jelas juga kapannya,” imbuh Mahfud. 

Dia menjelaskan opsi pemerintah bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang kala itu memutuskan menunda Pilkada hingga 9 Desember berada dalam situasi yang tak berbeda dengan saat ini.

Sempat diprediksi akan berakhir pada Mei, pandemi covid-19 bahkan terus memuncak dalam beberapa pekan terakhir hingga memasuki September. Menurut dia, prediksi mengenai covid-19 oleh sejumlah pakar dan ahli terus melenceng. 

Oleh sebab itu, Mahfud meminta semua pihak untuk mengikuti proses yang selama ini telah berjalan dan diputuskan oleh pemerintah. Ia meyakini, tak ada prediksi mengenai covid-19 yang meyakinkan. 

“Prediksinya selalu berubah. Dulu kan ada yang mengatakan wah itu Mei sudah selesai. Itu sudah perhitungan matematis dari kampus. Sesudah itu enggak jadi lagi. Itu kira-kira Juli, Agustus, enggak jadi lagi. September malah makin muncak, makin muncak, enggak jelas,” ucapnya. 

Sejumlah opsi untuk memindah Pilkada disampaikan sejumlah pihak. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu menghentikan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 karena berpotensi melanggar HAM.

Komnas HAM menilai hak untuk hidup, hak atas kesehatan, dan hak atas rasa aman akan terlanggar jika pilkada tetap digelar. Terlebih lagi, kondisi pandemi virus corona di Indonesia belum terkendali.

Hal yang sama juga diungkapkan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo. Bamsoet, sapaan karibnya, meminta pemerintah agar tidak ngotot menggelar Pilkada di 2020 bila laju penyebaran covid-19 masih riskan. 

Bamsoet meminta pemerintah mestinya lebih memprioritaskan kesehatan masyarakat ketimbang memaksakan pesta demokrasi lima tahunan itu. 

Begitu pula disampaikan Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Daerah Fachrul Razi. Dia menekankan pihaknya menolak pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi covid-19. Ia meminta pemerintah menunda pilkada hingga 2021 nanti.

“DPD RI melalui Komite I meminta pemerintah untuk segera mengambil ruang atau celah yang ada di dalam UU Nomor 6 Tahun 2020 yang memberikan ruang untuk menunda pelaksanaan Pilkada pada tahun berikutnya,” katanya dikutip Antara.

Editor: Azhar

judul gambarjudul gambar

Pos terkait